‘Kiban Crah Meunan Beukah’

Oleh T. Murdani

CRAH-beukah atau kiban crah meunan beukah (terbelah sebagaimana bentuk retaknya) merupakan satu karakter kuat yang dimiliki orang Aceh. Tidak ada keterangan kapan istilah ini mulai diucapkan, tetapi sejarah membuktikan bahwa ego crah-beukah sangat kental dalam masyarakat Aceh.

Dalam kehidupan sosial Aceh juga terdapat istilah meunyoe ka bak u, kon bak pineung (kalau sudah saya katakan pohon kelapa tidak akan berubah menjadi pohon pinang). Phrasa ini menunjukkan betapa kuat pendirian orang Aceh dan ini menunjukkan idealisme masyarakat Aceh.

Dewasa ini ramai masyarakat Aceh yang sudah mendapatkan pendidikan tinggi, baik di Aceh, luar Aceh, bahkan sampai ke luar negeri. Mereka kembali dengan gelar akademik setelah menamatkan pendidikan, sekaligus menunjukkan bahwa orang Aceh memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Kalau kita melihat hasil seleksi beasiswa Australia, misalnya, maka kita akan kita temui bahwa kuantitas pemuda-pemudi Aceh yang berhasil mendapatkan dana negara Kangguru tersebut lebih banyak dari daerah lain setiap tahunnya. Peredikat kelulusan pun tidak ada indikasi yang gagal. Semua mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Artinya, orang Aceh dikenal sangat gigih, apa pun akan dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Mungkin juga orang Aceh sangat mengamalkan pepatah “sekali layar terkembang pantang surut ke belakang”.

Tetap terjaga
Namun banyak dan tingginya pendidikan masyarakat Aceh tidak serta-merta merubah karakter crah-beukah. Boleh saja mereka pergi ke ujung dunia, tetapi karakter keacehan yang satu tetap terjaga. Itulah yang membedakan masyarakat yang mendiami daerah paling ujung pulau Sumatera ini dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia.

Karena karakter crah-beukah masyarakat Aceh sanggup berperang dengan Belanda dalam waktu yang lama hal ini dikarenakan crah-beukah sangat mementingkan harga diri dan martabat. Kita melihat bekas dan situs kerajaan Aceh yang terkenal dan termasyur dalam cerita tidak kita temukan secara utuh, karena rakyat Aceh susah menerima kondisi yang tidak sejalan dengan budaya, adat istiadat dan martabat yang mereka miliki.

Satu-satunya cara menaklukkan Aceh adalah dengan menghancurkan segala peninggalan nenek moyangnya, agar terputus dengan generasi selanjutnya. Katakanlah, atas saran Prof Snouck Hurgronje (1857-1936), bagaimana Belanda menghancurkan Kerajaan Aceh Darussalam dan membakar Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh yang sangat kuat dan fanatik dengan Islam.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan daerah lain di Indonesia, terutama di pulau Jawa. Di sana hampir semua situs kerajaan bahkan keturunan raja pun masih hidup dan dijaga. Karena mereka tidak memberontak dengan kondisi baru walaupun tidak begitu menyenangkan bagi mereka.

Karakter crah-beukah ini sebenarnya memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya adalah kita tidak pernah menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya, sehingga jadi jelas kalau suka, setuju, sependapat atau tidak. Di sini unsur fair-play-nya sangat dihargai dan semestinya tidak ada orang yang dirugikan walau pada praktiknya belum tentu demikian. Karakter ini bukanlah pendendam karena setelah beukahsituasi akan normal kembali.

Namun dalam perjalanan kehidupan masyarakat Aceh ternyata karakter crah beukah banyak sisi negatifnya, apalagi kalau dikaitkan dengan kemampuan orang-orang Aceh dalam melakukan lobi, diplomasi, dan negosiasi. Baik itu sejarah berdiplomasi di Nusantara maupun di kancah internasional.

Delegasi Aceh yang dikirim ke Belanda umpamanya tidak ada catatan sejarah menunjukkan keberhasilan, malah Belanda menyerang Aceh. Diplomasi dengan Inggris juga memiliki sejarah yang sama. Namun perjalanan diplomasi itu malah sangat diagung-agungkan. Diplomasi dengan Turki juga tidak berjalan dengan baik. Walaupun Turki mengirim sejumlah ahli senjatanya ke Aceh untuk meningkatkan kemampuan senjata kerajaan Aceh. Akan tetapi Turki tidak dapat berbuat apa-apa ketika kerajaan Aceh diserang.

Di tingkat Nusantara/Nasional, kondisi Aceh juga tidak jauh berbeda. Diplomasi Abu Beureueh (1899-1987) dengan Presiden Soekarno (1901-1970) yang berujung dengan lahirnya Perjanjian Lamteh tidak dapat diimplementasikan dengan sempurna. Sebaliknya malah orang Aceh dan Abu Beureueh, merasa bahwa Soekarno telah mengkhianati Aceh dan dirinya.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi ketika terjadinya penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki. Kita masih dapat membayangkan betapa hebohnya MoU Helsinki pada Agustus 2005. Namun lambat-laun banyak pihak yang merasa pemerintah di Jakarta tidak serius terhadap perjanjian tersebut, sehingga banyak kalangan merasa kecewa dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Masalah bendera yang berlarut-larut, urusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang belum banyak perkembangannya hingga urusan aturan Pemilu yang coba disunat. Duh!

Harga diri
Kita juga masih ingat dengan bagaimana anggota DPRA bersitegang dengan Jakarta ketika Menteri Dalam Negeri mencabut dua pasal dalam Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Anggota DPRA berjuang habis-habisan melawan, karena menganggap itu adalah harga diri. Tidak ada istilah kompromi yang ada menang, bek takheun talo, seri pih han jitem (jangankan kalah, seri saja tidak mau).