Kanibalisme Politik, Metafora Politisi Aceh

Oleh: Edwar M. Nur*)

FENOMENA politik di Aceh memperlihatkan gejala yang layak disebut sebagai kanibalisme politik, suatu kondisi ketika para elite tidak lagi berkompetisi secara sehat, melainkan saling “memakan” demi mempertahankan kekuasaan. 

Istilah ini bukan sekadar metafora yang berlebihan, melainkan cerminan dari praktik saling tikam, menelikung, dan menjatuhkan, baik secara terang-terangan maupun di balik layar. 

Kanibalisme politik adalah praktik saling memangsa di antara aktor-aktor politik dalam perebutan sumber daya ekonomi dan politik untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan atau pertarungan merebut kekuasaan. 

Perilaku saling memangsa di antara aktor aktor politik ini mencerminkan mentalitas purba dan naluri primitif.

Alih-alih menghadirkan politik sebagai ruang pengabdian, sebagian elite justru menjadikannya arena pertarungan tanpa etika. 

Visi dan misi yang semestinya menjadi kompas kepemimpinan berubah menjadi sekadar narasi kampanye, diucapkan saat diperlukan, lalu dilupakan ketika kekuasaan telah diraih. 

Dalam kondisi ini, rakyat hanya menjadi objek legitimasi, bukan subjek utama pembangunan.

Kanibalisme politik ini juga tampak dalam kecenderungan menumpuk kekuasaan dan sumber daya dan distribusi jabatan di lingkaran sempit memupuk nepotisme. 

Konflik yang terjadi bukan lagi berbasis ide atau gagasan, melainkan perebutan tahta dan harta, terkadang wanita turut menjadi menu dan sesajen politik. 

Akibatnya, energi politik yang seharusnya diarahkan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan justru habis untuk mempertahankan dominasi dan mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Baca juga: Prototipe Politik Aceh

Dari Konflik Internal Hingga Perebutan Pengaruh

Dalam beberapa waktu terakhir, publik Aceh kembali disuguhi dinamika politik yang sarat konflik internal, perpecahan di tubuh partai politik, hingga tarik-menarik kepentingan dalam penentuan posisi strategis. 

Isu perebutan pengaruh dalam distribusi anggaran, rotasi jabatan, serta manuver elit untuk mengamankan basis kekuasaan semakin mempertegas bahwa orientasi politik masih berkutat pada siapa menguasai apa bukan bagaimana membangun Aceh secara berkelanjutan. 

Bahkan, gesekan antar kelompok yang dulunya berada dalam satu barisan memperlihatkan bahwa loyalitas politik begitu cair ketika berhadapan dengan kepentingan. 

Perpecahan di tingkat legislatif dengan eksekutif yang menjurus "perang terbuka" hingga tarik-menarik kepentingan dalam penentuan posisi strategis menjadi drama yang sudah dan akan terus menelan korban.