Pencairan Dana Desa Geulanggang Gajah tak Jelas Lagi, Ini Tanggapan DPRK Abdya
Dari 152 gampong di Abdya, hanya Desa Geulanggang Gajah tidak bisa mencairkan anggaran desa tahap I tahun 2018.
Penulis: Zainun Yusuf | Editor: Yusmadi
lihat foto
Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Anggaran Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2018, tidak jelas lagi pencairannya.
Peristiwa tersebut sangat merugikan masyarakat setempat.
Karena dari 152 gampong di Abdya, hanya Desa Geulanggang Gajah tidak bisa mencairkan anggaran desa tahap I tahun 2018.
Sebanyak 151 desa yang sudah mencairkan anggaran sedang melaksanakan kegiatan dibutuhkan masyarakat masing-masing.
Dampak lain, seluruh aparatur desa, pengurus masjid dan pengurus adat Desa Geulanggang Gajah tidak dibayar honor selama tujuh bulan (Januari-Juli 2018) karena anggaran tidak tersedia.
Seperti diketahui anggaran untuk membayar honor mereka dianggarkan dalam anggaran desa atau APBG 2018.
Baca: Geulanggang Gajah Terancam Lumpuh
Anggaran tidak cair akibat anggaran Desa Geulanggang Gajah tahap I 2017 bernilai Rp 677.626.600, belum dapat dipertanggungjawabkan oleh keuchik yang sudah diberhentikan sementara.
Anggota DPRK Abdya, Iskandar ketika dihubungi Serambinews.com, Jumat (13/7/2018) menyatakan prihatin atas peristiwa tidak bisa dicairkan anggaran Desa Geulanggang Gajah tahun 2018 disebabkan belum tuntas LPJ (laporan pertanggungjawaban) tahap I 2017.
Dia meminta aparat penegak hukum di Kabupaten Abdya, mengusut dugaan penyimpangan pelaksanaan anggaran Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee tahap I tahun 2017 bernilai Rp 677.626.600.
Sebab, realisasi anggaran tahun lalu belum dapat dipertanggungjawabkan hingga sekarang sehingga berakibat tidak bisa dicairkan tanggaran desa tahap I tahun 2018.
Iskandar melihat ada keanehan atas peristiwa tidak cair anggaran Desa Geulanggang Gajah tahap I 2018 akibat belum tuntas LPJ tahun 2017.
Baca: LPJ Desa Geulanggang Gajah Abdya Tahun 2017 Masih Bermasalah, Ini Dampaknya
“Pelaksanaan anggaran tahun lalu, diduga ada yang menyimpang, tapi tidak ada pengusutan hingga saat ini. Sementara, kalau dikatakan tidak menyimpang, kenapa pula tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan aneh,” kata wakil rakyat dari Kecamatan Babahrot, itu.
Iskandar mengatakan perlu dilakukan audit yang jelas oleh Inspektorat, termasuk pengusutan oleh aparat penegak hukum atas dugaan penyimpangan tersebut.
Anggota dewan ini mengaku mendapat informasi bahwa tim dari Inspektorat Abdya sudah melakukan pemeriksaan pengelolaan anggaran Desa Geulanggang Gajah 2017, kemudian hasil pemeriksaan dilaporkan kepada bupati.
