Hak Interpelasi tak Berlanjut ke Hak Angket, Ini Penyebabnya

Jika proses hukumnya sudah jelas, bersalah atau tidak, maka sikap anggota Dewan terhadap Gubernur Aceh jadi jelas.

Hak Interpelasi tak Berlanjut ke Hak Angket, Ini Penyebabnya
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Suasana sidang paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA di Gedung DPRA, Senin (4/6/2018). 

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Lanjutan hak interpelasi anggota DPRA kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRA untuk sementara ini, belum akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu hak angket.

“Kalau pun kita lanjutkan ke hak angket, yaitu hak penyelidikan, beliau juga tidak bisa kita hadirkan ke DPRA, karena sedang ditahan KPK untuk pengusutan kasus hukumnya,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin menjawab pertanyaan wartawan usai, sidang paripurna Istimewa DPRA dengan agenda pelantikan anggota DPRA pengganti antar waktu anggota Fraksi Partai Demokrat dari Jamidin Hamdani kepada Jemarin di Gedung Utama DPRA, Senin (16/6/2018).

Baca: Banyak Kursi Dewan yang Kosong Saat Paripurna Lanjutan Hak Interpelasi DPRA

Sebelumnya, Gubernur Irwandi Yusuf, ditangkap KPK pada 3 Juli 2018 dan pada 4 Juli 2018 dilanjutkan dengan penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan fee proyek dana Otsus Aceh KPK, DPRA sudah merencanakan akan melakukan rapat Bamus Dewan.

Agenda yang akan dibahas dalam rapat Bamus Dewan, ungkap Muharuddin, adalah melanjutkan hak interpelasi (bertanya) anggota DPRA kepada Gubernur Aceh ke hak angket (penyelidikan).

Anggota DPRA mau melanjutkan hak interpelasinya ke hak angket, karena ada beberapa hal yang dipertayakan anggota Dewan kepada gubernur, jawaban gubernur belum memuaskan anggota Dewan, makanya anggota Dewan menolak jawaban gubernur Irwandi Yusuf, yang dibacakan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sidang paripurna Istimewa DPRA, dua pekan lalu.

Baca: BREAKING NEWS - DPRA Tolak Semua Jawaban Gubernur Aceh dalam Paripurna Interpelasi

Setelah penetapan Irwandi Yusuf sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian fee proyek dana Otsus Aceh, 4 Juli 2018 oleh KPK yang merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK senilai Rp 500 juta kepadanya pada 3 Juli 2018.

Muharuddin mengatakan, pimpinan DPRA bersama ketua-ketua fraksi dan komisi, yang sempat mengadakan rapat mengenai penahanan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf oleh KPK, proses kelanjutan tahapan hak interpelasi anggota dewan kepada gubernur untuk dilanjutkan ke hak angket, ditunda sampai ada kepastian hukum yang jelas terhadap kasus hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, di KPK.

Baca: Gubernur Irwandi Tanggapi Interpelasi, DPRA tak Berhak Tanya Urusan Pribadi

DPRA berharap, kata Muharuddin, proses pengusutan kasus hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di KPK, bisa secepatnya dilakukan, sehingga DPRA juga bisa mengambil sikap yang jelas terhadap kelanjutan hak interpelasi Dewan kepada Gubernur Aceh Irwandi itu, perlu dilanjutkan atau tidak.

Jika proses hukumnya sudah jelas, bersalah atau tidak, maka sikap anggota Dewan terhadap Gubernur Aceh jadi jelas.  

“Biar satu masalah dulu selesai, baru dilanjutkan dengan masalah kedua untuk penyelesaiannya. Kita ingin Aceh ini dalam kondisi aman dan damai, tidak terus ribut-ribut sesamanya elit politik dengan  pejabat tingginya, ” ujar Muharuddin. (*)

Penulis: Herianto
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help