Opini

‘Brôh PKA Tujôh’

PEKAN Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7 kini sedang berlangsung di Banda Aceh. Saatnya “mengesampingkan sejenak”

‘Brôh PKA Tujôh’
SERAMBINEWS.COM/RA KARAMULLAH
Gajah putih dari Kerajaan Linge (Gayo Lues) ikut memeriahkan atraksi pawai budaya PKA ke-7 di samping Masjid Raya Baiturrahman, Senin (6/8/2018). 

Oleh Dian Rubianty

PEKAN Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7 kini sedang berlangsung di Banda Aceh. Saatnya “mengesampingkan sejenak” berbagai beda-pandang seputar biaya dan manfaat penyelenggaraan kegiatan akbar ini. Mari bersama memberikan yang terbaik untuk menyukseskan PKA VII, salah satunya berkontribusi mengelola brôh (sampah) dari kegiatan ini.

Mengapa tata kelola sampah PKA VII perlu menjadi perhatian serius? Karena setiap diadakannya sebuah kegiatan, “sampah” kerap menjadi “hasil sampingan” yang dampaknya “mahal” untuk lingkungan, sehingga tata kelola sampah tidak bisa disepelekan. Sering kita saksikan, setelah penyelenggaraan tabligh akbar, khauri gampông, shalat Idul Fitri di lapangan, pameran, dan berbagai kegiatan lainnya, tempat acara sesaat berubah menjadi “tong sampah raksasa”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online mengklasifikasi sampah dalam golongan kata benda, yang artinya “barang atau benda yang dibuang, karena tidak terpakai lagi”. Sebagai “benda mati”, sampah jelas tidak bisa disalahkan ketika tidak berada pada tempatnya. Si pemilik yang seharusnya meletakkan dengan tertib ke tempat pembuangan. Tapi seringkali, cara pandang terhadap “sampah”, menentukan cara kita memperlakukan benda/barang yang tak lagi bermanfaat ini.

Beberapa pandangan
Berikut beberapa pandangan tentang sampah, yang biasanya berlaku dalam masyarakat. Pertama, si pemilik sampah berprinsip as long as it is not in my back yard. Artinya, barang yang sudah menjadi sampah tidak boleh lagi berada di ruang kepemilikan si pemilik. Lantas harus ada di mana? Di mana saja boleh. Alhasil tidak mengherankan, bila setiap hari ada sampah yang dibuang dari jendela mobil mewah atau sampah rumah tangga dilempar begitu saja ke dalam got atau sungai. Karena mobil dan rumah si pemilik sampah tidak boleh kotor. Jalanan atau got penuh sampah? Itu tidak mengapa, karena ruang publik itu bukan ruang kepemilikan mereka?

Kedua, cara pemilik sampah mendefinisikan tentang kewajiban mengurus sampah. Anggapan bahwa “sampah bukan urusan saya” akan membentuk perilaku tak peduli. Tak merasa bersalah ketika membuang sampah sembarangan. “Kan ada petugas kebersihan. Kan mereka digaji.” Pandangan ini membuat kita tak perlu heran, bila melihat paradoks di banyak tempat. Ketika ada tulisan “Dilarang membuang sampah di sini!”, justru di area sekitar papan peringatan itulah sampah berserakan. Salah satunya di tepi jalan lingkar di Aceh Besar. Sampai saat ini, Pemerintah Aceh Besar perlu waktu dan usaha yang tidak henti, untuk menertibkan sampah di jalan raya daerah rumah Wali Nanggroe tersebut.

Ketiga, absennya kesadaran bahwa kebersihan adalah bagian dari ibadah, yang seharusnya menjadi akhlak/perilaku di luar ibadah ritual seorang muslim. Apakah kita “tahu” bahwa kebersihan adalah bagian dari keimanan? Kita pasti tahu. Apakah sudah dipraktikkan? Sudah, yaitu berwudhu’ dan menjaga kebersihan pakaian ketika shalat. Apakah sudah menjadi perilaku? Biasanya belum. Di sinilah letak perbedaan “tahu” dengan “kesadaran dan kepedulian”. “Tahu” berasal dari pengetahuan, sementara “kesadaran dan kepedulian” lahir dari pengajaran yang membentuk akhlak/perilaku.

Ali Yafie (2008) membagi proses beragama seorang muslim dalam tiga tingkatan. Pertama adalah ta’abbud, ketika seorang muslim beribadah sebagai pernyataan kepatuhan terhadap Rabb-nya. Bentuk ibadah ini adalah shalat, puasa dan haji. Kedua adalah ta’aqqul, yaitu “menggunakan otak untuk memahami ibadah”. Contoh ibadah pada tahap ini adalah adanya pemahaman, bahwa Allah memerintahkan wudhu sebelum shalat agar kita suci dan bersih ketika menghadap-Nya. Dan, ketiga, takhalluk, yaitu ketika “ibadah harus menjadi perilaku”. Bagian ini yang sering absen dari kehidupan kita. Menjaga kebersihan seharusnya tidak hanya sebatas saat shalat. Ia wajib hadir di sepanjang kehidupan, sehingga membentuk akhlak/perilaku yang senantiasa menjaga lingkungan sebagai amanah Allah SWT.

Pejuang PKA ke-7
Thung Song, sebuah kota di Thailand Selatan, adalah kota yang berhasil membalik keadaan menjadi “kota tanpa sampah”. Caranya? Hal pertama yang dilakukan adalah mengubah pandangan masyarakat, bahwa semua barang tidak berguna milik masyarakat adalah sampah yang menjadi tanggung jawab mereka. Pandangan Municipal Waste (sampah pemerintah kota), diganti menjadi Community/People Waste (sampah warga).

Perubahan pandangan ini mengubah arah kebijakan pemerintah kota (pemko). Pemko hanya bertugas mengurus “sampah” yang sifatnya berbahaya, seperti sampah dari rumah sakit dan hasil industri, yang memang butuh tata kelola paripurna. Mereka tak lagi sibuk menyediakan tong sampah, mobil pengangkut dan tempat pembuangan akhir (TPA). Masyarakat diajarkan untuk mengelola sampahnya sendiri. Hal ini terlihat di pasar terapung (floating market) di sana, tak ada sampah berserakan. Padahal yang dijual adalah berbagai jajanan tradisional khas Thailand, yang diletakkan dalam wadah yang kebanyakan beruap wadah plastik.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help