Pilkada 2018

Selisih Suara 11,98 Persen Juga Jadi Alasan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Subulussalam

MK juga menolak gugatan pasangan calon nomor urut 2, Sartina/Dedi Anwar Bancin karena selisih suara dengan paslon terpilih mencapai 11,98 persen.

Selisih Suara 11,98 Persen Juga Jadi Alasan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Subulussalam
mahkamahkonstitusi.go.id
MAHKAMAH KONSTITUSI 

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Gugatan sengketa perselisihan hasil Pilkada Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah diputuskan, Kamis (9/8/2018).

MK menolak gugatan tersebut karena pengajuannya melewati tenggang waktu. Selain itu, MK juga menolak gugatan pasangan calon nomor urut 2, Sartina/Dedi Anwar Bancin (Mesada) karena selisih suara dengan paslon terpilih mencapai 11,98 persen.

Dalam salinan putusan yang diterima Serambinews.com, MK menjelaskan seandainya pun permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 2% dari seluruh suara sah dalam pemilihan di Kota Subulussalam, yaitu 2% x 46.183 suara = 924 suara.

(Baca: Ini Alasan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Subulussalam yang Diajukan Sartina/Dedi Anwar Bancin)

Kemudian, berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 51/HK.03.1- Kpt/03/KIP-SS/VII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kota Subulussalam dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Subulussalam Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018, pihak terkait memperoleh 19.211 suara dan Pemohon memperoleh 13.679 suara yang apabila dikalkulasikan maka selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 19.211–13.679= 5.532 suara (setara dengan 11,98%).

Dengan demikian, selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait melebihi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 UU  10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karenanya terhadap eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” demikian antara lain poin amar putusan sengketa Pilkada Subulussalam.

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum paslon Affan Alfian Bintang/Salmaza (Bisa), Muhammad Syafrijal Bako SH didampingi Yahya SH menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Subulussalam atas dukungan dan doa.

Terkait dengan putusan tersebut, Syafrijal menyatakan bahwa kliennya sudah sah menjadi wali kota/wakil wali kota terpilih.

"Alhamdulillah, MK menolak gugatan sengketa pilkada Subulussalam," ujar Syafrijal.(*)

Penulis: Khalidin
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help