Soal Dugaan Mahar Politik 500 M, Relawan Jokowi Laporkan Sandiaga Uno ke Bawaslu

Laporan itu berangkat dari adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Sandiaga terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 288 tentang Pemilu.

Soal Dugaan Mahar Politik 500 M, Relawan Jokowi Laporkan Sandiaga Uno ke Bawaslu
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Relawan Nusantara melaporkan Sandiaga Uno ke Bawaslu, Selasa (14/8/2018) 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-KH Ma'ruf Amin melaporkan kasus mahar politik ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), yang belakangan disebut-sebut diberikan bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Laporan itu berangkat dari adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Sandiaga terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 288 tentang Pemilu.

"Kami dalam rangka menegakkan konstitusi karena apa yang dilakukan Sandiaga merupakan pelanggaran, apalagi saat itu dia menjabat sebagai wagub (wakil gubernur)," kata Sekretaris Presidium Fahmy Hakiem di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).

Baca: Angkut Kayu Tanpa Dokumen Dengan Truk, Dua Warga Pidie Ditangkap Polisi

Baca: Segini Jumlah Harta Kekayaan Prabowo Subianto yang Jadi Capres, Naik Rp 300 M dari Tahun 2014

Menurut Fahmy, pihaknya membawa bukti berupa kicauan Andi Arief yang beberapa waktu lalu menyebut adanya mahar politik Rp 500 miliar yang diberikan Sandiaga kepada PAN dan PKS agar bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, pernyataan Sandiaga yang membenarkan adanya dana yang ia berikan untuk kedua partai sebagai dana kampanye juga digunakan sebagai bukti.

"Kita bawa bukti tweet Andi Arief (dan) pernyataan Sandiaga yang bilang (ada) uang 1 triliun (rupiah) adalah uang kampanye," tutur Fahmy.

Baca: Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Aceh Timur

Baca: Belajar dari Pilkada Jawa Barat, Ridwan Kamil Sebut Polling Twitter Hanya Untuk Hiburan

Menurut pihaknya, tindakan Sandiaga telah melanggar aturan mengenai pembatasan sumbangan dana kampanye pasangan capres dan cawapres.

Aturan tersebut telah tertuang dalam pasal 10 draf rancangan PKPU dana kampanye pemilu 2019.

Pada ayat 1 Pasal 10 disebutkan, dana kampanye pemilu presiden dan wapres yang bersumber dari partai paling banyak Rp 25 miliar setiap masa kampanye.

Selanjutnya, di Pasal 2, dana kampanye untuk Pilpres 2019 dari perseorangan Rp 2,5 miliar.

Halaman
123
Editor: faisal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved