Salam

Semangat Perdamaian Harus Tetap Menguat

Badan Reintegrasi Aceh melalui imbauannya di halaman depan harian ini kemarin menyerukan masyarakat untuk menghadiri zikir akbar

Semangat Perdamaian Harus Tetap Menguat
SERAMBI/SUBUR DANI
Pemerintah Aceh menyantuni 1.277 anak yatim dalam rangka memperingati 12 tahun perjanjian damai MoU Helsinki di Blangpadang, Banda Aceh, Selasa (15/8/2017) 

Badan Reintegrasi Aceh melalui imbauannya di halaman depan harian ini kemarin menyerukan masyarakat untuk menghadiri zikir akbar di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada Selasa (14/8) malam guna melestarikan perdamaian Aceh. Masyarakat di berbagai pelosok provinsi ini juga diimbau supaya menggelar zikir serupa di masjid-masjid atau meunasah-meunasah. Dan, ajakan itu memang mendapat respon positif dari masyarakat yang menggelar zikir di mana-mana untuk kelanggengan perdamaian Aceh.

Artinya, masyarakat sangat menginginkan perdamaian ini jangan terusik lagi. Kalau bisa tentu lebih baik lagi sehingga pembangunan dan ekonomi daerah Aceh bisa mengejar ketertinggalan akibat konflik serta landaan bencana gempa dan tsunami.

Ya, hari ini kita memperingati momentum penting dalam sejarah Aceh. Yakni, 13 tahun lampau, peristiwa bersejarah tercipta untuk tanah Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk berdamai setelah terlibat konflik 29 tahun yang merenggut beribu-ribu korban jiwa.

Perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, ditandatangi di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Al Haytar untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang kemudian dikenal sebagai MoU Helsinki.

Di antara kesepakatan itu adalah GAM mencabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan Pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi mereka. Indonesia juga sepakat untuk membebaskan tahanan GAM.

Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen masing-masing untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak, dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pascatsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Itulah butir-butir penting dari inti MoU Helsinki yang kemudian dibreakdown secara cermat dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai implementasinya.

Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang menjadi mediator kedua pihak mengatakan, “Ini merupakan awal baru bagi Aceh. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ke depan untuk pembangunan bersama.”

Dan, meski sudah 13 tahun MoU itu diteken, ternyata memang masih banyak “PR” pemerintah pusat dan Aceh yang belum selesai. Masih banyak orang miskin di sini, terlalu banyak pula kaum intelektual muda yang menganggur. Kedua hal itu adalah gambaran bahwa daerah ini belum mencapai cita-cita untuk hidup di atas garis kemiskinan.

Maka, oleh karenanya, mari terus kita pelihara perdamaian ini!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved