Citizen Reporter

Cara Negeri Jiran Optimalkan Zakat

MERUPAKAN suatu kesempatan emas bagi saya bisa mengikuti acara International Zakat and Waqaf Comperative Study

Cara Negeri Jiran Optimalkan Zakat
DR DAMANHUR MA

OLEH DR DAMANHUR MA, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Aceh Utara, melaporkan dari Kuala Lumpur, Malaysia

MERUPAKAN suatu kesempatan emas bagi saya bisa mengikuti acara International Zakat and Waqaf Comperative Study dengan tema Zakah and Management to Empowering Ummah yang diselenggarakan oleh IMZ di Kuala Lumpur Malaysia, Senin-Kamis lalu..

Pelaksanaan zakat di Malaysia sangatlah dinamis. Pemerintah memeberikan beberapa model pengelolaan zakat, di antaranya pengelolaan zakat diserahkan kepada Majelis Agama Islam Wilayah Pesekutuan (MAIWP) atau semacam MPU-nya Malaysia, juga kepada negara bagian (provinsi) dan perusahaan untuk mengelola zakat.

Salah satu prestasi zakat di Malaysia yang diraih oleh Pusat Pungatan Zakat (PPZ) yang mempunyai kewenangan dalam menghimpun zakat di wilayah persekutuan adalah berhasil menghimpun zakat senilai 615 juta ringgit atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Setiap dana zakat yang dihimpun disetor langsung ke rekening baitul mal setempat paling lambat 24 jam dari setoran para mustahik.

Kemudian, dana zakat tersebut disalurkan oleh pihak baitul mal dalam 28 jenis program. Rinciannya, untuk tujuan golongan senif, sedangkan satu golongan lagi diberikan untuk hak PPZ selaku amil zakat sebesar 6,5% atau setengah dari hak amil, karena selama ini regulasi yang berlaku PPZ hanya berwenang mengumpulkan zakat, tapi tidak mempunyai wewenang dalam mendistribusikannya. Semoga dengan pemerintahaan baru di Malaysia kini PPZ diberikan kepercayaan untuk mengutip sekaligus mendistribusikan zakat.

Ada beberapa pelajaran penting yang dapat saya reportasekan kepada masyarakat Aceh dalam pengelolaan zakat, terinspirasi dari cara Malaysia. Pertama, mengelola zakat harus secara professional. Anak-anak muda yang bergabung dalam PPZ mempunyai spirit sebagai pengumpul zakat dan itu mereka niatkan sebagai media dakwah. Kedua, zakat tidak ditunggu, tapi harus dijemput. Pola ini terinspirasi dari pengalaman yang dilakukan Nabi Muhammad saw sewaktu mengutus para sahabat ke berbagai suku dan bangsa untuk mengutip zakat.

Ketiga, pembayar zakat diberikan penghargaan. Jika mustahik membayar zakat 50.000 ringgit maka akan diberikan wewenang untuk mendistribusikan kembali sebesar 20.000 ringgit. Pola seperti ini sangat cocok diterapkan di Aceh, khususnya bagi pengusaha atau perantau dari Pidie yang mempunyai kebiasaan mendistribusikan zakat secara individu.

Keempat, 66,5% zakat yang terkumpul berasal dari zakat gaji atau dengan kata lain zakat gaji memberikan kontribusi sebesar 408 juta ringgit atau setara dengan 1,4 triliun rupiah.

Kelima, zakat merupakan sistem rebat (pengurang). Jika seorang muslim sudah membayar zakat maka dia hanya membayar sisa pajak yang diwajibkan oleh negara kepada orang atau perusahaan tersebut. Seharusnya, Pemerintah Aceh perlu mengisi penerapan keistimewaan Aceh yang telah disepakati dalam MoU untuk hal-hal seperti ini. Selama ini perlakuan di Indonesia justru seorang muslim masih diwajibkan membayar dua jenis pungutan, yakni zakat dan pajak, atau dikenal dengan istilah double tax. Kalaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, tapi seperti tidak jalan. Buktinya, senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, masih terus giat memperjuangkan agar pembayaran zakat dapat mengurangi nilai pajak yang harus dibayar oleh seorang muslim di Indonesia.

Baitul Mal Aceh perlu pula mencontoh mekanisme distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Malaysia. Hebatnya lagi, BMM mendirikan lembaga pendidikan bersertifikasi yang diakui ijazahnya secara internasional. Dalam satu tahun mereka mendidik lebih dari 250 orang anak asnaf yang berhak menerima zakat yang siap terjun ke dalam dunia kerja dan usaha. Bahkan mereka juga memberikan bantuan peralatan usaha kepada alumni sebesar 5.000 ringgit.

Dari beberapa hasil testimoni alumni, di antara mereka ada yang mempunyai pendapatan per tahun 20.000 ringgit dengan adanya bantuan pelatihan dan modal usaha. Dari hasil pelatihan tersebut akan menumbuhkan pengusaha-pengusaha Melayu, dengan harapan pengusaha tersebut membayar zakatnya ke lembaga resmi dan meningkatkan jumlah kutipan zakat. Hal ini sesuai dengan filosofi zakat itu sendiri, yaitu zakat bermakna tumbuh bersih dan berkembang. Maka, dengan membayar zakat dapat membersihkan harta dan mengembangkan usaha orang miskin dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Kesuksesan PPZ dan BBM merupakan salah satu faktor penting karena mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada lembaga pengelola sehingga mereka pasti membayar zakat di lembaga resmi yang ditunjuk oleh Negara.

Selain itu, kekompakan ulama dalam mengeluarkan fatwa tentang zakat juga memengaruhi persepsi masyarakat sehingga mereka tidak mempunyai alternatif lain dalam memahami jenis dan mekanisme pembayaran zakat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help