DPRK belum Setujui Sewa Mall

Rencana Pemkab Aceh Barat akan menyewakan pusat perbelanjaan (mall) di Meulaboh kepada pihak Suzuya Banda Aceh

DPRK belum Setujui Sewa Mall
DPRK Aceh Barat menggelar pertemuan dengan pejabat Pemkab terkait penyewaan pasar mal di Meulaboh, Aceh Barat, Senin (10/9 

* Rp 200 Juta/Tahun Selama 30 Tahun

MEULABOH - Rencana Pemkab Aceh Barat akan menyewakan pusat perbelanjaan (mall) di Meulaboh kepada pihak Suzuya Banda Aceh dilaporkan belum mendapat persetujuan DPRK Aceh Barat. Wakil rakyat mengatakan jangka waktu yang disepakati antara Pemkab dengan penyewa terlalu lama yakni 30 tahun.

Namun Pemkab disebut-sebut tetap bertekad akan menyewakannya, terlebih kontrak antara Pemkab dengan pihak penyewa sudah diteken bupati baru-baru ini dengan harga Rp 200 juta/tahun. Ketua DPRK Ramli SE dalam sidang dewan, Senin (10/9)menyatakan setuju apabila pasar mall disewa setiap lima tahun sekali diperpanjang. Namun penyewaan selama 30 tahun terlalu lama dan bisa menimbulkan masalah.

Namun Wakil Ketua DPRK Usman menyatakan penyewaan mall sudah tepat karena kondisi mal selama ini tidak pernah menyumbang pemasukan dan setiap tahun APBK terkuras untuk perbaikan mal tersebut.

“Kondisi mall kini sudah bocor padahal tahun lalu baru direhab,” katanya. Sidang dipimpin Ketua DPRK Ramli SE dengan dua Wakil Ketua Samsi Barmi dan Usman. Sementara dari eksekutif dihadiri Sekda Adonis, Kepala BPKD M Husen, Kepala Bappeda Said Fauzi, Asisten II Marhaban, Asisten III Edy Juanda. Sidang berlangsung alot antara eksekutif dan legislatif.

Anggota DPRK Nurhayati juga sependapat penyewaan harus dilakukan sehingga bangunan mal tidak terus rusak. Menurutnya secara fisik, kondisi bangunan mall banyak yang sudah rusak. Pada 2017 lalu pemerintah mengucurkan sekitar Rp 1,7 miliar.

Sementara itu anggota DPRK Syarifuddin Uhat menyatakan bahwa jangka waktu penyewaan perlu disepakati kembali. Misalkan disewakan 20 tahun atau 15 tahun sehingga mall bisa dimanfaatkan serta perlu diadakan pertemuan kembali dengan pihak penyewa.

Sementara itu Sekda Aceh Barat Adonis dalam kesempatan itu menyatakan bahwa mencari penyewa mal sangat sulit. Namun ketika sudah ada pihak yang menyewa, Pemkab perlu direspons positif. Apalagi keberadaan mall yang sudah berdiri sejak 2004 lalu belum pernah disewa dan menjadi pemasukan kepada kas daerah.

Sementara untuk membangun mall tersebut pemerintah sudah mengucurkan miliran rupiah dana. Selama ini, kata Adonis, lokasi mall itu menjadi tempat warga buang air besar (BAB). “Apabila DPRK tidak menyetujui tentu ke depan jangan dipertanyakan lagi kepada eksekutif dalam pemandangan umum DPRK soal kapan dioperasikan mal tersebut,” ujarnya.

Adonis berharap dengan adanya penyewa mall, maka menjadi masukan bagi PAD, dan kemajuan di Aceh Barat ke depan. Karena dengan telah disewa, maka pihak pengembang akan membangun sejumlah fasilitas di dalam mall tersebut. “Tentu apa saja yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ini akan disampaikan kepada bupati,” katanya.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help