Salam

Jualan Kampanye Harus Masuk Akal

Kampanye pemilihan presiden dan calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) secara resmi akan segera

Jualan Kampanye Harus Masuk Akal
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI

Kampanye pemilihan presiden dan calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) secara resmi akan segera dimulai. Suasana kampanye pun langsung terlihat tatkala pasangan capres-cawapres mendaftarkan diri ke panitia Komisi Pemilihan Umum (KPU), awal Agustus 2018.

Selain pemilihan presiden, yang tidak kalah menarik adalah perebutan kursi DPR-RI, DPR Aceh, dan DPR kabupaten/kota. Sebab, sangat banyak orang yang terlibat dalam ketiga tingkatan caleg tersebut. Apalagi mengingat di Aceh, selain partai nasional juga terdapat sejumlah partai lokal yang ikut pesta demokrasi rakyat dimaksud.

Sanking banyaknya partai yang terlibat dengan jumlah kontestan yang demikian besar, maka bisa dipastikan akan sulit bagi calon tertentu dalam mencari isu untuk kemudian dijual saat kampanye. Bukan tidak mungkin nantinya akan muncul isu-isu yang tidak masuk akal menjadi konsumsi para caleg tertentu.

Misalnya isu tentang pemekaran daerah, baik pemekaran provinsi maupun pemekaran kabupatan/kota. Padahal, pemerintah telah menyetop sementara (moratorium) terhadap rencana pemekaran daerah, dan sampai saat ini belum diputuskan kapan kebijakan itu akan dibuka kembali.

Hal inilah yang dikhawatirkan Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, Muhammad Khaidir. Ia meminta para politikus, khususnya caleg, agar tidak menjadikan isu ini sebagai komoditas politik untuk meraup suara.

Muhammad Khaidir menyampaikan itu kepada harian ini, menanggapi pernyataan anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, terkait dengan isu pemekaran sejumlah daerah di Aceh. “Jangan menjadikan masalah pemekaran sebagai bahan kampanye,” tegas Khaidir dalam siaran persnya, Selasa (11/9).

Menurut Khaidir, Pemerintah sudah mengambil langkah moratorium daerah pemekaran karena ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan daerah hasil pemekaran. Presiden menegaskan bahwa pemekaran akan dibahas kembali setelah Pemilu Nasional 2019.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, yang mengatakan bahwa moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) belum akan dicabut hingga selesainya masa kepemimpinan Jokowi-JK.

Karena itu, Khaidir mengaku heran atas pernyataan Fachrul Razi yang menyebutkan bahwa usulan pemekaran sejumlah daerah di Aceh sudah berada di meja Presiden dan Wakil Presiden. “Ini pembohongan publik,” ucap Khaidir.

Para caleg dan calon senator, katanya, sering mengumbar janji akan memperjuangkan pemekaran, tetapi pada kenyataannya, nihil realisasi. Karena itu, ia meminta para politikus agar jangan mempermainkan harapan rakyat dengan menjual isu pemekaran.

Untuk itu, sekali lagi, kita berharap kepada para caleg tersebut agar mencari isu-isu yang lebih bermanfaat dan masuk akal. Sehingga, jika pun kelak yang bersangkutan tidak terpilih, paling tidak telah menyumbang ide yang bermanfaat bagi rakyat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved