Salam

Proses Ganti Rugi Jangan Macetkan Pembangunan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh sedang melakukan review atau pemeriksaan dokumen tanah

Proses Ganti Rugi Jangan Macetkan Pembangunan
WAKIL Ketua I DPRA, Sulaiman Abda dan Satker PPK Pengadaan Jalan Tol Aceh Alfi, meninjau lokasi Ground Breaking Proyek Jalan Tol Aceh di Blang Bintang, Aceh Besar, Senin (30/7) 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh sedang melakukan review atau pemeriksaan dokumen tanah masyarakat yang akan dibayar untuk proyek jalan tol ruas Banda Aceh-Sigli. Dari 204 bidang tanah masyarakat Aceh Besar yang akan dibayar, 64 bidang sudah menyatakan setuju dibayar sesuai harga yang ditetapkan Kantor Jasa Penilian Publik (KJPP). “Sedangkan 60 persen lagi merupakan tanah kawasan hutan negara,” kata Kasatker Pembebasan Tanah Jalan Tol Aceh, Alvi.

Namun, dokumen-dokumen kepemilikan tanah warga yang sudah setuju diganti rugi itu masih akan diperiksa oleh BPKP sebelum dana ganti rugi ditransfer ke rekening pribadi masing-masing pemilik. Pemeriksaan dokumen tanah oleh BKPP untuk mencegah gugatan hukum di kemudian hari. Hasil pemeriksaan oleh BPKP diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proses pembayaran. “Jadi, proses pembayaran tanah masyarakat yang terkena jalur tol, tahapannya cukup panjang, tapi memberikan kenyamaman bagi petugas dan pemilik tanah di kemudian hari,” kata Alvi.

Masyarakat yang belum mau menerima harga tanah hasil penilaian KJPP, dipersilakan gugat ke pengadilan, karena pihaknya dan KJPP tidak bisa mengubah nilai harga tanah masyarakat yang telah ditetapkan. “Kalau nanti pengadilan memutuskan supaya harga tanah masyarakat yang menggugat belum sesuai dengan harga tanah saat ini dan letaknya, maka KJPP yang akan melakukan penilian baru untuk menetapkan harga yang baru.”

Dana-dana ganti rugi yang belum mau diterima para pemilik tanah akan dititip di pengadilan. Kalau ia nanti berubah pikiran setuju dibayar maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penarikan dana pembayaran tanah ke pengadilan melalui proses awal lewat BPN dan Satker.

Ya, kita berharap semua tahapan dalam rencana pembangunan jalan bebas hambatan ruas Banda Aceh-Sigli itu dapat berjalan sesuai rencana teknis dan waktu. Bahwa ada hambatan dalam proses ganti rugi tanah untuk kepentingan umum itu, adalah hal yang wajar. Sebab, di mana-mana pembangunan fasilitas umum yang mengenai lahan milik masyarakat, maka hal yang paling pelik adalah penentuan harga per meter untuk ganti rugi. Kebanyakan pemilik tanah akan meminta ganti rugi disesuaikan dengan harga di sekitarnya yang cenderung naik.

Pengalaman di banyak tempat, menurut satu pengamatan, sentimen positif biasanya akan terjadi ketika di suatu lokasi akan dibangun infrastruktur, harga tanah di sekitarnya merangkak naik. Hal inilah yang dijadikan patokan bagi pemilik tanah untuk meminta ganti kerugian. Sesuatu menjadi lebih sulit lagi jika sentimen kenaikan harga menjadi sangat fantastis, lebih-lebih jika para spekulan tanah mulai bermain di sekitar areal proyek.

Oleh sebab itu, jangan berlama-lama membayar ganti rugi, sebab semakin lama maka tuntutan masyarakat biasanya akan semakin macam-macam.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved