Salam

Banyak Kalangan Masih Mencemasi Mutu Caleg

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Dr Mahfud MD, melihat perkembangan iklim

Banyak Kalangan Masih Mencemasi Mutu Caleg
Kolase Tribun Medan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Dr Mahfud MD, melihat perkembangan iklim domokrasi Indonesia belakangan sebagai kurang “sehat”. Menurutnya, kehidupan demokrasi di Indonesia masih terjebak pada demokrasi prosedural, yang hanya ditegakkan oleh prosedur-prosedur formal yang memakan biaya tinggi.

“Akibatnya, ketika seseorang terpilih sebagai anggota legislatif, maka ia akan berorientasi pada bagaimana mengembalikan ongkos politik yang telah ia habiskan. Prinsip bagi caleg dan parpol, orientasi yang terpenting bukan pada demokrasi yang bersifat prosedural, melainkan lebih ditujukan pada demokrasi substansial,” ujarnya.

Mahfud mengharapkan kebutuhan dan proses legislasi oleh lembaga wakil rakyat jangan dilandasi kepentingan pragmatis yang berlangsung secara transaksional. Ia memberi contoh sejumlah kasus “jual-beli” pasal dalam proses pembuatan undang-undang yang prosesnya dibiayai asing. Akibatnya banyak sekali undang-undang bernuansa liberal yang semata-mata memihak kepentingan luar negeri.

Secara umum, kritik semacam itu, bukan hal baru dari Mahfud MD. Sebab, hal-hal yang berkaitan dengan kesenjangan politik dan hukum sudah terangkum dalam buku Mahfud berjudul Politik Hukum di Indonesia yang antara lain memaparkan bahwa sesungguhnya hukum itu adalah produk politik. Makanya, ketika berbicara soal politik dan hukum, Mahfud memang sangat maklum.

Kembali ke soal kekhawatiran Mahfud terhadap lembaga wakil rakyat. Kecemasan Mahfud sesungguhnya sama dengan kecemasan banyak orang tentang kualitas dan komitmen bakal calon wakil rakyat yang kini gambarnya berserak di medsos dan simpang jalan.

Bicara tentang kualitas yang di dalamnya termasuk moral caleg, maka partai politik merupakan pihak yang paling bertanggungjawab. Sebab, kualitas caleg tak terlepas dengan proses pencalegan di internal parpol. Tanpa pangajuan oleh parpol, seseorang takkan bisa menjadi caleg. Cuma saja, masing-masing parpol menerapkan ukuran dan kriteria kelayakan bacaleg yang berbeda-beda.

Dengan jumlah parpol yang begitu banyak, kebutuhan bacalegnya juga banyak. Ini menjadi salah satu faktor banyak orang bisa menjadi caleg. Dalam kaitan ini, parpol-parpol bisa saja mengabaikan faktor popularitas, elektabilitas, dan rekam jejak calon saat pengusulan. Buktinya, orang-orang mantan koruptor masih ada yang nongol di daftar caleg sejumlah parpol. Ini membuktikan bahwa parpol-parpol yang belum bisa memutuskan mata rantai politik transaksional. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved