Salam

Ketua DPRA Harus Merakyat dan Kritis

DEWAN Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) memberhentikan Tgk Muharuddin MM dari posisi Ketua DPRA

Ketua DPRA Harus Merakyat dan Kritis

DEWAN Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) memberhentikan Tgk Muharuddin MM dari posisi Ketua DPRA. Sebagai gantinya, PA menunjuk Tgk Sulaiman yang juga berasal dari daerah pemilihan (dapil) 5, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Seperti diberitakan harian ini, kemarin, usulan pergantian itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 0063/DPA PA/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018. SK itu ditandatangani oleh Ketua Umum DPA PA, Muzakir Manaf dan Sekjen DPA PA, Kamaruddin Abubakar.

Dalam satu keputusan SK tersebut menyebutkan, Surat Keputusan penetapan ini diserahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dapat dilaksanakan sebagaimana amanat putusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh serta sesuai dengan AD/ART yang berlaku.

Sampai di sini, mungkin ada di antara kita yang bertanya; mengapa Tgk Muharuddin diganti? Apa alasan kuat dan landasan hukum pergantiannya? Padahal, jika kita melihat periode keanggotaan DPRA yang sekarang (2014-2019), termasuk masa jabatan pimpinannya, masih tersisa kurang lebih satu tahun lagi.

Sebetulnya, desakan pergantian Ketua DPRA itu sudah lama disuarakan oleh kalangan yang memang berasal dari internal Partai Aceh sendiri. Desakan tersebut di antaranya datang dari DPW PA Aceh Utara pada 2017 lalu, dan DPA PA Aceh Barat.

Alasan pergantian yang disampaikan antara lain karena Tgk Muharuddin sudah memimpin lembaga legislatif itu sudah lebih dari 2,5 tahun, perlu penyegaran. Alasan lainnya adalah karena yang bersangkutan saat ini ikut maju sebagai seorang calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem.

Namun, terlepas dari alasan-alasan yang memang sudah dibantah oleh Sekjen DPA PA, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, yang menyebutkan bahwa pergantian Ketua DPRA ini tidak ada hubungannya dengan desakan dan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas. “Tidak ada desakan atau masalah,” kata Abu Razak.

Karena itulah, kita pun tidak mempersoalkan pergantian tersebut. Apalagi, terkait penetapan dan pergantian antarwaktu (PAW) anggota dewan (legislatif) ini, merupakan ranah atau hak prerogatifnya partai politik. Tentuanya, DPA PA punya pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam melakukan pergantian Ketua DPRA itu.

Meski demikian, sekadar mengingatkan bahwa pergantian tersebut hendaknya semakin memperat hubungan di antara sesama anggota dewan di lingkungan DPRA itu sendiri. Demikian pula hubungan kemitraan dengan pihak eksekutif, hendaknya semakin harmonis dengan tetap bersikap kritis, teutama dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan.

Kemudian, yang lebih penting lagi, sebagai Ketua Dewan yang tentunya juga termasuk sebagai satu unsur Muspida dalam jajaran pemerintahan Aceh, untuk tetap merakyat. Artinya, dekat dengan rakyat dan senantiasa memperjuangkan kepentingan mereka, di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Jadi, ketua DPRA yang baru, kita harapkan bukan saja merakyat, tapi juga tetap kritis. Nah!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved