Pemerintah Aceh Diminta Optimalkan ASN

Pemerintah Aceh dan semua jajarannya diminta untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas aparatur sipil

Pemerintah Aceh Diminta Optimalkan ASN
TAUFIQ A RAHIM,Pengamat Politik dan Pemerintahan

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dan semua jajarannya diminta untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Selama ini terkesan, pekerjaan dan tanggung jawab para ASN tidak sedikit yang dilakoni oleh tenaga kontrak yang jumlahnya mencapai 8.000-an di Setda Aceh.

“Aneh sekali Pemerintah Aceh ternyata selama ini pekerjaan di Setda Aceh dikerjakan serta dilakoni oleh tenaga kerja kontrak yang memiliki risiko kerja tinggi dan dapat diberhentikan kerja saat habis masa kontrak,” kata pengamat politik dan pemerintahan, Dr Taufiq A Rahim kepada Serambi kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, 559 tenaga kontrak di Kantor Gubernur Aceh dirumahkan lantaran berakhirnya masa kontrak mereka pada 31 Desember 2018.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh, Rahmad Raden mengatakan, selain karena berakhirnya kontrak, mereka dirumahkan karena Pemerintah Aceh ingin memaksimalkan fungsi dan tugas ASN yang ada di Setda Aceh.

Diakuinya, selama ini ada tugas ASN yang dikerjakan oleh tenaga kontrak. “Kita ingin berdayakan kembali ASN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, juga ada penataan kembali tugas-tugas ASN sesuai dengan Pergub Nomor 58 Tahun 2018. Kita akan menertibkan itu kembali,” kata Rahmad seperti diberitakan sebelumnya.

Dr Taufiq A Rahim kepada Serambi kemarin mengatakan, jumlah tenaga kerja kontrak 559 orang itu sangat banyak, apalagi seluruh SKPA jumlahnya mencapai 8.000-an. Kemudian pekerjaan yang dilakukan selama ini adalah tugas penting dan krusial dan jika mereka tidak bekerja maka kantor-kantor dipastikan akan macet.

“Ini naif sekali, sementara di situ banyak pegawai negeri sipil yang selama ini tidak bekerja atau hanya menerima gaji, sedangkan beban kerja diserahkan kepada tenaga kerja kontrak. Para ASN menerima gaji tetap, tunjangan jabatan (struktural) dan fungsional, baik pegawai biasa maupun eselon,” kata Taufiq.

Oleh karena itu, Plt Gubernur Aceh diminta mengoptimalkan kembali tugas dan fungsi ASN dan merasionalkan kembali jumlah tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh dan seluruh SKPA yang mencapai 8.904 orang. “Memang jika dirasionalisasi akan berdampak pada jumlah pengangguran yang meningkat tajam,” katanya.

Namun, hal itu tetap harus dilakukan, apalagi selama ini dapat dipastikan tenaga kontrak yang dipekerjakan karena memiliki hubungan dengan orang-orang penting di pemerintahan. “Ini semuanya tertutup dan rekruitmen juga tidak diketahui masyarakat luas secara transparan,” pungkas Taufiq A Rahim. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved