Opini

‘Perang Mazhab’ di Pilpres 2019

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2019 sudah di depan mata, hanya menghitung minggu saja. Penyelenggara pemilu (KIP dan Panwaslih)

‘Perang Mazhab’ di Pilpres 2019
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Foto Desain Surat Suara Pilpres 2019 yang Diresmikan (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa) 

Oleh Saddam Rassanjani

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2019 sudah di depan mata, hanya menghitung minggu saja. Penyelenggara pemilu (KIP dan Panwaslih) sibuk dalam memantapkan agenda sampai hari H. Sementara itu para peserta (parpol dan perseorangan) sedang giat-giatnya menebar kharisma pada konstituen yang ingin diwakilinya, dan tidak ketinggalan para pengamat dan penggiat pemilu yang masih setia dengan berbagai macam analisisnya. Tinggallah masyarakat yang hanya bisa ikut larut dalam menikmati euforia pesta demokrasi lima tahun ini.

Khusus pemilihan legislatif (Pileg), terdapat 20 partai politik (parpol), baik nasional maupun lokal yang siap bertarung. Ini membuat masyarakat memiliki banyak alternatif untuk menentukan perwakilannya di dewan. Sementara itu, kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) masyarakat hanya disediakan dua pilihan saja; pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (Prabowo-Sandi).

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang terlampau tinggi, yaitu 25%, menjadi penyebab mengapa capres dan cawapres yang berlaga pada Pilpres 2019 ini hanya dua pasang saja.

Menakar peluang kemenangan antara pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, perebutan jabatan RI-1 dan RI-2 kali ini tidak hanya seputar perseteruan analisis ketokohan dan loyalitas pada masing-masing kandidat, namun juga menjadi ajang perselisihan antarpenganut dua mazhab yang sangat populer dalam filosofi ilmu pengetahuan, yaitu positivism dan post-positivism.

Dua mazhab
Tokoh filsuf berpengaruh dunia, Auguste Comte (1798-1857), menggagas pemikiran positivism yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia akan sesuatu tidak bisa melebihi kesahihan atau fakta yang bersifat absolut. Positivism tidak mengakui akan adanya hal-hal yang berbau spekulasi dan alasan-alasan non-logis yang tidak didukung oleh validitas data empiris yang jelas.

Realita yang diamati berulang-ulang dan memiliki hasil yang sama dapat digeneralisasikan untuk observasi berikutnya. Berdasarkan karakteristik yang disebutkan di atas, tim sukses (timses) dan loyalis dari pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf adalah para penganut mazhab positivism.

Melihat sepintas ke belakang, Litbang Kompas mencatat bahwa 57,9% hasil Pilkada serentak edisi pertama yang melibatkan 260 daerah baik kota/kabupaten ataupun propinsi pada 9 Desember 2015 lalu berhasil dimenangkan oleh calon petahana yang mencalonkan diri kembali. Dua tahun berselang, 60,65% lebih petahana memenangkan Pilkada serentak 2017 (rumahpemilu.org).

Kemudian, naik ke level pemilihan yang lebih tinggi, Pilpres 2004 menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Lima tahun berselang, SBY yang maju sebagai calon petahana mampu menang mudah atas pesaingnya pada Pilpres 2009.

Berkaca pada bukti empirik berupa napak tilas persaingan pada kontes politik baik Pilpres maupun Pilkada, bisa dikatakan bahwasanya penyelenggaraan pemilu cenderung akan dimenangkan oleh calon incumbent. Berangkat dari fakta ini, Timses dan pendukung Jokowi-Ma’ruf yang berafiliasi pada positivism dibekali antusiasme yang tinggi untuk memuluskan jalan Pakde Jokowi melanjutkan amanahnya sebagai Presiden RI periode 2019-2024.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved