Salam

ASN, Netralitas Bohongan atau Keberpihakan Semu?

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menyurati Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah

ASN, Netralitas Bohongan atau Keberpihakan Semu?
FAIZAH, Ketua Panwaslih Aceh 

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menyurati Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, untuk mengingatkan supaya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh, bersikap netral dalam semua tahapan Pemilu 2019 yang sedang berlangsung. Ketua Panwaslih Aceh, Faizah, menerangkan, “Aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan kebijakan harus berpedoman pada azas netralitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.”

Terkait tahapan pemilu yang sedang berlangsung, dalam Pasal 280 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juga tegas melarang ASN terlibat dalam tim atau pelaksanaan kampanye, baik itu untuk calon presiden/wakil presiden maupun calon anggota legislatif di semua tingkatan parlemen. “ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum dan sesudah masa kampanye. Ini diatur dalam Pasal 283 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,” kata Faizah dalam surat tersebut.

ASN dilarang memberi dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, dan calon anggota legislatif dengan cara; ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan mengenakan atribut partai atau atribut ASN, peserta kampanye dengan mengerahkan ASN yang lain, atau ikut berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. “Juga dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta pemilu,” kata Faizah.

Sanksi bagi ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis adalah pemberhentian tidak hormat. Dan, ASN yang melanggar semua ketentuan netralitas ASN selama tahapan pemilu juga bisa dipidana kurungan paling lama satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta.

Berusaha menjaga netralitas ASN atau pegawai negeri sipil tentu bukan hal yang gampang. Sebab, ASN ini memiliki hak untuk memilih. Dalam posisi seperti itu, pastilah mereka secara pribadi memiliki keberpihakan kepada calon yang akan dipilihnya.

Panwaslih telah memilih langkah yang tepat menyurati Plt Gubernur terkait menjaga netralitas ASN di Aceh dalam Pemilu. Sebab, biasanya ASN itu akan ikut pada kecenderungan atasannya. Jika, atasannya cenderung ke pasangan A, maka suka atau suka biasanya pejabat-pejabat di bawahnya akan menunjukkan sikap simpati kepada pasangan A. Inilah yang disebut menjilat, “angkat telor”, “lap darah”, dan lain-lain. Intinya adalah menyenangi atasan. Jadi, netralitasnya semu, dan keberpihakannya juga bohongan.

Bentuk dukungan yang mereka berikan biasanya berupa meterial secara langsung atau tak langsung. Misalnya cetak spanduk, biayai transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama musim kampanye. Jadi, dana-dana dukungan seperti itu akan sangat sulit terdeteksi. Kacil-kacil, tapi banyak!

Dan, di media sosial kita melihat begitu banyak oknum pejabat, akademisi, dan lain-lain yang menunjukkan keberpihakannya pada pasangan capres-cawapres tertentu. Semoga mereka tak “mabuk pemilu” sebab kukumannya berat jika terbukti tak bersikap netral. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved