Salam

Politik Uang; Terkata Ada, Terbukti Belum

Forum LSM Aceh melihat indikasi maraknya politik uang (money politic) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019

Politik Uang; Terkata Ada, Terbukti Belum
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa Aceh (GAMA) menggelar aksi di depan Mapolda Aceh. SERAMBI/ SUBUR DANI 

Forum LSM Aceh melihat indikasi maraknya politik uang (money politic) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. “Ini sudah menjadi rahasia umum, tetapi tidak dapat di cegah oleh penyelenggara. Ini sangat aneh, penyelenggara lumpuh oleh tindakan yang mencoreng nilai-nilai demokrasi,” kata Sekjen Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan.

Praktik money politic ini, katanya, sudah berdampak pada perilaku apatis dan permisif di masyarakat sehingga harus dieliminir. “Masyarakat luas harus memahami bahwa satu kecurangan dapat memberi dampak signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh,” tambahnya.

Selain politik uang, pemakaian fasilitas negara oleh petahana untuk kepentingan kampanye politik juga menjadi persoalan sendiri yang belum dapat diselesaikan. “Masyarakat sipil akan terus menyoroti persoalan-persoalan yang selama ini sudah lazim dilakukan oleh petahana tetapi luput dari pantauan penyelenggara pemilu,” janji Forum LSM Aceh.

Berbeda dengan Forum LSM, Panwaslih Banda Aceh justru menyatakan belum menemukan indikasi adanya praktik money politic. “Belum ada bukti. Kalau yang melapor melalui WhatsApp ada,” kata Ketua Panwaslih Banda Aceh, Afrida SE.

Ia mangatakan, tim pengawas selalu memastikan setiap barang yang diberikan caleg kepada audiennya. Setiap barang yang diberikan, harganya tidak boleh melebihi Rp 60 ribu, seperti baju, topi, pin, kalender. Dan hingga saat ini, Panwaslih Banda Aceh belum menemukan adanya yang melanggar ketentuan itu di Banda Aceh.

Dari keterangan Forum LSM dan Panwaslih Banda Aceh, dapat kita artikan bahwa sejauh ini parkatejk politik uang masih “terkata ada, tapi terfakta tidak.” Pertanyaannya, mengapa tidak terfakta? Pertama masyarakat merasakan adanya politik uang tidak memiliki bukti. Sedangkan yang terlibat politik uang atau yang menerima sogokan, tidak berani atau malu melapor. Itulah persoalan klasik yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus-kasus money politic dalam pemilu dan pilkada.

Makanya, walau larangan dan sanksi bagi pelaku dan yang terlibat dalam politik uang sudah diatur secara jelas, tapi praktek politik uang masih menjamur. Ada yang bilang “penyakit” politik uang ini sudah membudaya dalam masyarakat, sehingga seberat apapun ancaman hukuman belumlah cukup efektif untuk membasminya.

Justru itulah, harus ada gerakan kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan perubahan sikap dan prilaku berpolitik seperti yang digagas Forum LSM tadi. Ya, memang harus ada gerakan bersama, sebab berdasarkan pengalaman selama ini, yang terlibat dalam praktek politik uang tidak hanya antara timses capres/cawapres dengan calon pemilih atau antara oknum caleg dengan rakyat pemilih, akan tetapi ada aktor-aktor lain di balik itu. Misalnya, penyandang dana dan orang-orang yang ditugaskan membagi uang atau benda sebagai sogokan. Dan, aktivitas sogok menyogok calon pemilih ini paling tinggi terjadi pada minggu tenang. Maka, awasilah sambil mendorong tumbuhnya kesadaran dan optimisme bersama untuk menghentikan atau menekan money politic!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved