Walkot Subulussalam Berang, Ada Oknum Caleg Klaim Dana PKH Perjuangannya

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti tampaknya sangat berang menyusul adanya oknum caleg di sana yang mengklaim bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan hasil perjuangannya.
"Saya tegaskan jika dana PKH itu program pusat atas usulan daerah. Jadi, jangan ada pihak-pihak yang mengklaim jika PKH adalah hasil perjuangannya, ini tidak benar dan jelas menyesatkan,” kata Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, kepada Serambinews.com, Minggu (31/3/2019).

Baca: Tak Ada Dana, KIP Pidie tak Bangun Panggung di Arena Kampanye

Merah Sakti mengatakan PKH ini murni program pemerintah yang diusul daerah ke pusat guna mengurangi beban rumah tangga sangat miskin. Sedangkan para peserta PKH ini bermula pendataan melalui tim yang dikelola pemerintah kemudian diusul daerah.
Maka itu, Sakti menegaskan jika PKH adalah uang negara dari pusat bukan pribadi atau usulan kelompok, apalagi personel tertentu.

Baca: Pemerintah Siap Boikot Produk Eropa Masuk Pasar Indonesia Bila Diskriminatif Terhadap Sawit

Walkot Sakti angkat bicara mengenai dana PKH untuk menepis isu di lapangan yang dihembuskan oknum caleg tertentu seakan-akan program PKH merupakan usulannya.
Sakti meminta jangan ada pihak mengklaim program pemerintah untuk mengelabui masyarakat.
”Semua jalur bantuan itu dari pemerintah, mulai petugas lapangan ke dinas lalu wali kota hingga diteruskan ke pusat, maka aneh ada oknum politisi justru mengklaim PKH program usulannya?,” tegas Sakti.
Sakti pun mengingatkan pihak Dinas Sosial Kota Subulussalam hingga petugas lapangan yang menangani bantuan dana PKH tidak melakukan tindakan yang mengarah pada poltik praktis dengan cara apapun. Menurut Sakti, para petugas PKH wajib netal dalam menyambut pemilu yang tak lama lagi akan berlangsung.

Baca: Sarung Tangan Model Buntung Tidak Dianjurkan untuk Digunakan saat Mengemudi Motor

Menanggapi isu tersebut, Koordinator Kota (Korkot) PKH untuk Kota Subulussalam, Yunadi yang dikonfirmasi Serambinews.com, menyatakan jika program PKH murni dari Kementerian Sosial RI.
Yunadi pun menjelaskan program PKH berawal saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY."PKH di bentuk di Indonesia pada tahun 2007 masuk Subulussalam tahun 2013 sampai saat ini," kata Yunadi
Mengenai adanya isu jika oknum politisi yang mengklaim jika program PKH usulannya dibantah tegas Yundai. Menurut Yunadi proses PKH ini dilaksanakan pemerintah dan para penerima berdasarkan data PPLS tahun 2011 kemudian dimutakhirkan 2015 melalui BPS yang notabene instansi pemerintah.
"Kami sebagai petugas tetap netral dalam setiap pemilu tidak memihak salah satu caleg, Cawalkot, capres dan lainnya," tegas Yundai
Dalam kesempatan ini, Yunadi menyatakan mereka siap mempolisikan manakala ada yang mencatut PKH untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, Yunadi meminta masyarakat melaporkan jika ada oknum-oknum tertentu mengklaim PKH untuk kampanye. "Sipa caleg yang mengklaim itu kami bisa laporkan kami tuntut,' tegas Yunadi. (*)