Salam

Politik Uang Jelang Pemilu, Bagaimana Menangkapnya?

Niat untuk menciptakan Pemilu 2019 sebagai pesta politik yang sangat demokratis dinilai bagai pungguk merindukan

Politik Uang Jelang Pemilu, Bagaimana Menangkapnya?
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

Niat untuk menciptakan Pemilu 2019 sebagai pesta politik yang sangat demokratis dinilai bagai pungguk merindukan bulan. Ada banyak kondisi, terutama menjelang hari H, yang tidak mengarah ke harapan itu. Salah satu kecemasana adalah praktik politik uang (money politic) di Aceh diduga semakin masif menjelang hari pencoblosan yang tinggal 17 hari lagi.

Sebuah hasil survei bahkan menunjukkan adanya kemungkinan 40 persen pemilih berubah pilihan akibat politik uang. “Dinamika di lapangan hari ini, money politic sudah sangat masif. Itu laporan yang kita terima dari masyarakat,” ungkap Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian.

Modus pemberian uang dan benda macam-macm. Antara lain dengan dalih pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tetapi sebenarnya pemberian benda-benda seperti alat masak adalah bagian dari komitmen untuk memilih caleg tertentu. Selain itu ada juga caleg yang memberikan uang dalam bentuk tunai di dalam amplop dengan nilai tertentu, juga dengan komitmen yang sama untuk memilih caleg tersebut saat hari pemilihan nanti. “Pemberian-pemberian seperti itu dilakukan oleh caleg yang memang punya uang. Untuk caleg petahana modusnya lebih gila lagi, yakni dengan melakukan pemotongan dana aspirasi sebesar 30 persen, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan logistik mereka,” pungkas Alfian.

Dinamika masifnya politik uang ini menurut aktivis LSM itu, dalam konteks jangka panjang berimplikasi besar terhadap kondisi sosial masyarakat Aceh. Oleh karenanya ia mendesak Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) agar lebih aktif memantau. Tapi, “Sampai hari ini, Panwaslih mengaku belum menemukan money politic. Publik jadi bertanya-tanya, kenapa mereka belum menemukan, sementara money politik itu sangat masif di lapangan?” kata Alfian heran.

Sekjen Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan, juga membenarkan masifnya praktik politik uang di masyarakat. Maraknya politik uang ini dia katakan, telah membuat Pemilu di Aceh bergeser dari rawan konflik menjadi rawan politik uang. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mencabut kemerdekaan para pemilih.

Sinyalemen adanya pembagian uang dan benda-benda kepada masyarakat pada masa kampanye memang bukan hal baru di Indonesia, atau juga negara-negara lainnya. Para pengamat mengatakan, dalam situasi yang pragmatis dan transaksional seperti saat ini, sangat susah merayu calon pemilih tanpa adanya dana. Misalnya, untuk kampanye terbuka saja, calon anggota legislatif atau partainya harus mengurus kocek mereka untuk menyewa bus, membayar uang makan, memberikan kaus, serta memberikan uang saku kepada para peserta kampanye. Kondisi seperti inilah yang membuat politik menjadi begitu mahal.

Keinginan bangsa ini untuk mewujudkan pemilu berintegritas, dengan wakil-wakil rakyat yang berintegritas pula, harusnya tidak ternoda oleh politik uang. Adalah sebuah inkonsistensi jika parpol mencanangkan komitmen memberantas korupsi, tetapi di lapangan parpol mengimingi calon pemilih dengan imbalan.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, pernah mengungakpan, ada sedikitnya empat point titik krusial pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu. “Yang paling mengkhwatirkan, money politics kepada pemilih. Kemudian netralitas penyelenggara pemilu dan intervensi kekuasaan,” kata Refly Harun.

Yang memprihatinkan, katanya, politik uang masih akan terus terjadi lantaran tidak adanya penegakan hukum yang efektif dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved