Salam

Jual Beli Suara Haram, Maka Berhentilah!

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali mengingatkan kembali tentang Fatwa MPU

Jual Beli Suara Haram, Maka Berhentilah!
Tgk H Faisal Ali 

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali mengingatkan kembali tentang Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014 dan Tausiah MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan, “Politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram.” Sedangkan salah satu bunyi Tausiah MPU Aceh secara tegas “Mengharapkan kepada kandidat dan tim suksesnya agar tidak melakukan fitnah, politik uang, intimidasi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat Islam.”

Politik uang merupakan istilah khas Indonesia untuk menerangkan semua jenis perilaku korupsi dalam pemilu. Para pakar dan analis politik mengatakan, politik uang, jika terjadi secara massif, akan mempengaruhi objektivitas pemilih. Akibatnya, pemimpin-pemimpin yang akan lahir dari proses ini bukanlah pilihan terbaik, melainkan yang terbanyak menggelontorkan dana untuk membeli suara. Dan ini semua akan menurunkan kualitas demokrasi.

Politik uang, secara sederhana, adalah praktik politik dimana suara pemilih dibeli partai atau kandidat tertentu baik berupa uang tunai, barang, maupun pelayanan. Ada perdebatan mengenai apakah jual beli suara hanya dibatasi pada masa kampanye atau menjelang pemilihan atau bisa juga di luar itu, misalnya setelah pemilihan. Namun begitu, konsensus di kalangan pengamat menyatakan bahwa timing politik uang terjadi di sekitar masa kampanye atau sesaat sebelum pemilih masuk ke bilik suara. Politik uang adalah usaha terakhir kandidat atau partai politik mempengaruhi suara pemilih.

Sepintas mungkin politik uang bisa dilihat secara sederhana yakni tukar-menukar suara dengan uang atau barang. Dalam praktiknya, tidak sesederhana itu. Setidaknya ada dua pihak yang terlibat dengan latar belakang kompleksitas masing-masing. Betul bahwa politik uang adalah sama dengan praktik jual beli, yakni kandidat atau partai sebagai pembeli dan pemilih sebagai penjual. Persoalannya, ada ruang samar di dalam TPS, tempat pembeli suara sulit memastikan bahwa suara yang ia beli benar-benar bisa ia peroleh. Sedangkan penjual suara bisa mengontrol atau mengetahui secara pasti uang atau barang yang mereka terima. Tidak ada jaminan bahwa pemilih yang sudah diberi uang atau barang benar-benar akan menjatuhkan pilihan pada si pemberi.

Yang jelas, hingga kini politik uang masih tetap menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara nasional maupun daerah. Jumlahnya bahkan makin banyak menjelang hari pemungutan suara. Dan, kalangan aktivis prodemokrasi termasuk yang paling cemas terhadap kondisi itu. Apalagi disebut-sebut jual beli suara itu melibatkan para agen atau makelar. Menurut mereka, jika hasil akhir penghitungan suara dan perolehan kursi Pemilu 2019 berbeda jauh dengan hasil hitung cepat (quick count) yang dirilis lembaga-lembaga survei, maka itu patut diduga politik uang atau jual beli suara sudah terjadi.

Dari banyak pengamatan mengungkapkan, praktik jual-beli suara antara lain terjadi pada pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dan, jual beli suara itu bukan hanya terjadi antara satu parpol dengan parpol lain, tapi juga antara satu caleg dengan caleg lainnya. Sedangkan dalam konteks timses pilpres, jual beli suara terjadi dengan menyuap para calon pemilih dengan uang kontan atau barang-barang, seperti sembako dan kain sarung.

Bagi kita kaum muslim, Ustad Abdul Somad (UAS) menyatakan politik uang termasuk bentuk sogokan atau suap-menyuap yang dilarang dalam ajaran Islam bagi si pemberi dan si penerima. Di antara dalil-dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi yang berbunyinya, “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan.”

UAS juga mengingatkan, para pelaku money politics umumnya cenderung berniat memperdaya calon pemilihnya menggunakan cara-cara penipuan. “Ketika kelak menjadi pejabat publik, mereka akan hitung-hitungan. Berapa rupiah dana yang keluar untuk praktik politik uang sebelumnya, serta berapa target uang yang didapatkannya selama menjabat.”

UAS pun mengingatkan hadits Nabi Muhammad Saw tentang hal tersebut. “Ketahuilah, barangsiapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami,” diriwayatkan Imam Muslim. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved