Hakim Pengadilan Tipikor Bebaskan Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan E-Learning di Abdya

Kedua terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah itu adalah Sarjanuddin selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Dedy Asmeiliza selaku pejabat pengadaan.

Hakim Pengadilan Tipikor Bebaskan Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan E-Learning di Abdya
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Kejari Abdya menahan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan e-Learning (TIK) senilai Rp 1,22 miliar di Dinas Pendidikan Abdya, Jumat (30/11/2018). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh membebaskan dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan E-Learning Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Aceh Barat Daya (Abdya) senilai Rp 1,22 miliar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2015.

Kedua terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah itu adalah Sarjanuddin selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Dedy Asmeiliza selaku pejabat pengadaan.

Putusan itu dibacakan pada Rabu (10/4/2019).

"Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum," baca Ketua Majelis Hakim, Nani Sukmawati yang didampingi dua hakim anggota Supriadi dan Mardefni.

Majelis hakim juga memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

"Memerintahkan uang sebesar Rp 293.655.455 dikembalikan kepada para terdakwa," perintah Nani kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Abdya.

Baca: Kejari Abdya Tahan Dua Tersangka E-Learning

Baca: E-Learning Dinilai Cocok untuk Indonesia

Baca: BREAKING NEWS - Kejari Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek E-Learning di Dinas Pendidikan Abdya

Sebelumnya, JPU Kejari Abdya mendakwa kedua terdakwa telah melakukan dugaan korupsi pengadaan laptop dan sarana pendidikan lainnya atau e learning TIK dengan anggaran senilai Rp 1,22 miliar.

Proyek itu ditujukan untuk kegiatan peningkatan sarana Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiah (MTs) dalam Kabupaten Abdya pada tahun 2015 di dinas pendidikan setempat.

Dalam pengerjaan, para terdakwa memecah proyek pengadaan laptop dan sarana pendidikan lainnya menjadi sebelas paket.

Padahal pengadaan alat penunjang pendidikan pada tahun 2015 itu justru tidak tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Padahal RKA adalah acuan dilakukan penyususan DPA, sehingga pengadaan E-learning itu patut diduga sebagai “penumpang gelap”.

Namun dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, majelis hakim berpendapat perbuatan para terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dari semua dakwaan jaksa. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved