Korps BPA Terus Kawal Komitmen Plt Gubernur Aceh Terkait PT EMM

Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA) menyatakan akan terus mengawal komitmen Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk menyelesaikan persoalan PT Emas Mineral

Korps BPA Terus Kawal Komitmen Plt Gubernur Aceh Terkait PT EMM
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL BIN ZAIRI
Korps Barisan Pemuda Aceh menggelar konferensi pers di Kompleks Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/4/2019).  

Korps BPA Terus Kawal Komitmen Plt Gubernur Aceh Terkait PT EMM 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH  - Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA) menyatakan akan terus mengawal komitmen Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk menyelesaikan persoalan PT Emas Mineral Murni (EMM) hingga perusahaan itu benar-benar angkat kaki dari Nagan Raya.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Korps BPA, Mutawalli bersama rekannya dalam konferensi pers di Kompleks Taman Ratu Safiatuddin atau Pekan Kebudayaan Aceh, Senin (15/4/2019). 

Baca: Pemkab Aceh Timur Serahkan SK Kepada 191 CPNS

Baca: Lima Guru Aceh Jadi Finalis Olimpiade Guru Nasional 2019, Jumlahnya Meningkat Dibanding Tahun Lalu

Baca: Wakil Ketua DPRK Bireuen Jenguk Guru Dayah Korban Kecelakaan di RSBMC

"Kami Korps BPA akan terus mengawal pernyataan Plt Gubernur semenjak di tandatangani (surat pernyataan) pada 11 April 2019 hingga 14 hari selanjutnya," kata Mutawalli. 

Pernyataan Plt Gubernur Aceh yang dimaksud Mutawalli adalah, sepakat menolak pemberian izin tambang emas kepada PT EMM yang disampaikan Nova di hadapan ribuan mahasiswa yang melakukan demo di Kantor Gubernur Aceh pada 11 April 2019.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus itu sudah melakukan aksi selama tiga hari secara berturut-turut, mulai dari tanggal 9, 10, dan 11 April. Tapi, Plt Gubernur baru menjumpai para demonstran pada hari terakhir. 

Pada hari yang sama, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan yang menolak gugatan LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Pusat dan Aceh terhadap pemberian izin tambang PT EMM oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. 

Atas putusan itu, mahasiswa meminta Pemerintah Aceh untuk bersikap dengan melakukan banding dalam 14 hari setelah putusan dibacakan. Oleh pemerintah menyatakan siap membantu Walhi untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Dalam kesempatan itu, Mutawalli juga menyampaikan saat ini pemerintah Aceh telah bekerja dengan membentuk panitia khusus (pansus) yang menanggani masalah itu. Dia mengatakan pihaknya pernah diajak untuk terlibat dalam Pansus, tapi ditolaknya.

“Kami Korps BPA tidak akan masuk dalam Pansus yang dibentuk oleh Plt Gubernur dan akan terus mengawal komitmen Plt gubernur untuk memastikan PT EMM angkat kaki dari Aceh, baik secara fisik bangunan maupun secara izin harus dicabut oleh pemberi izin,” ungkap dia.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved