Caleg DPRA Terjaring OTT Politik Uang

Seorang calon anggota DPRA dari Partai Daerah Aceh (PDA) yang belum diketahui namanya kedapatan sedang melakukan praktik politik

Caleg DPRA Terjaring OTT Politik Uang
IST
AFRIDA, Ketua Panwaslih Banda Aceh

BANDA ACEH - Seorang calon anggota DPRA dari Partai Daerah Aceh (PDA) yang belum diketahui namanya kedapatan sedang melakukan praktik politik uang (money politics) dengan cara membagi-bagikan beras dan minyak kepada warga di kawasan Banda Raya, Kota Banda Aceh. menjelang hari pemilihan pada 17 April 2019.

Praktik terlarang itu terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh saat melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada Selasa (15/4) sekitar pukul 01.00 WIB. Kini kasus itu ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslih Banda Aceh.

Menurut informasi yang diterima Serambi, pihak Gakkumdu sudah menyita barang bukti berupa beras yang jumlahnya hampir satu ton dan minyak. Diduga, beras dan minyak itu akan dibagi-bagi kepada warga (calon konstituen) dengan harapan bisa memilihnya pada hari pencoblosan, Rabu (17/4) hari ini.

Saat ini pihak Gakkumdu juga sedang meminta klarifikasi kepada caleg bersangkutan. Jika terpenuhi unsur pidana, maka Gakkumdu akan melengkapi syarat formil dan materil dalam waktu 14 hari agar perkara itu bisa diproses lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Saat dikonfirmasi Serambi, pihak Gakkumdu Banda Aceh membenarkan informasi itu. Tapi mereka sepakat tidak mem-publish dulu ke media meskipun informasi sudah lebih dahulu bocor ke media. Afrida, salah satu petugas Gakkumdu Banda Aceh yang dihubungi Serambi mengatakan kasus itu masih dalam proses.

“Gakkumdu belum bisa memberikan keterangan apa pun. Ini masih dalam proses, mana tahu tidak terpenuhi unsur formil dan materilnya. Jika tidak terpenuhi, ya orangnya tidak bisa dihukum,” kata Afrida yang juga Ketua Panwaslih Banda Aceh melalui sambungan telepon.

272 Kasus
Sebelumnya, Minggu (14/4) petang, Fakhrul dari Panwaslih Aceh menyebutkan bahwa selama periode kampanye Pemilu 2019 yang lamanya delapan bulan, Panwaslih Aceh membukukan sebanyak 272 kasus pelanggaran pemilu. Terdiri atas 177 kasus temuan langsung panwaslih, sedang 95 kasus lagi merupakan laporan warga.

Dari kasus sebanyak itu, setelah diverifikasi awal hanya 116 kasus yang diregistrasi, sedangkan 156 kasus lagi tak bisa diregistrasi karena tak lengkap unsurnya. Dari 116 kasus yang diregistrasi itu, 17 kasus di antaranya merupakan pidana pemilu dan 33 kasus lagi tergolong kasus etik. Ada juga empat kasus ketidaknetralan ASN, antara lain, terungkap di Pidie. Selain itu, ada delapan kasus dugaan money politics, termasuk di Bireuen, dan sedang diproses.

Dalam acara news gathering Panwaslih Aceh, Minggu petang itu, Fakhrul yang didampingi Ketua Panwaslih Aceh, Faizah, menyebutkan bahwa untuk kategori pidana pemilu pihak Panwalih harus duduk terlebih dahulu dengan unsur-unsur yang ada di Sentra Gakkumdu. “Kalau kasus tersebut lengkap unsurnya, pasti diproses,” kata Fakhrul.

Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak, mengatakan, hingga kini polisi belum menerima laporan tentang adanya praktik politik uang (money politics). Tapi, menurut Kapolda, jika ada masyarakat yang melapor, pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum. Untuk itu, Rio melarang masyarakat menerima barang dalam bentuk apa pun dengan iming-iming apa pun dari pemberi.

“Jika menerima barang masyarakat justru akan terganggu hak pilihnya,” ujar Kapolda kepada wartawan disela-sela mengecek kesiapan pemilu bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, dan sejumlah pejabat lainnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Selasa (16/4).

Jenderal bintang dua ini juga mengungkapkan, polisi bersama TNI siap mengantisipasi setiap bentuk gangguan untuk mengamankan pemilu yang kini sudah berjalan kondusif. Ia berharap, warga tidak terpengaruh oleh segala bentuk intimidasi atau perbuatan lain yang menyebabkan masyarakat tidak memilih pada pemilu.

Kapolda juga meminta masyarakat agar tidak ragu mencoblos sesuai hati nurani masing-masing pemilih. Ditambahkan, tidak adanya keraguan sehingga partisipasi masyarakat meningkat pada pemilu kali ini. “Kalau kata Pak Plt Gubernur partisipasi masyarakat 71 persen. Tapi, saya mengharapkan partisipasi masyarakat dari 85 hingga 90 persen,” demikian Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak.(mas/dik/naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved