Berita Banda Aceh

KIP Banda Aceh Evaluasi Hasil Pemilu 2024

Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk melihat kembali kekurangan-kekurangan di Pemilu 2024, baik dari segi reg

Editor: mufti
SERAMBINEWS.COM/SARA MASRONI
Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali saat membuka FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Rabu (19/2/2025). 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Rabu (19/2/2025).

Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk melihat kembali kekurangan-kekurangan di Pemilu 2024, baik dari segi regulasi hingga teknis. 

“Kami mengundang stakeholder yang terlibat. Fokus kepada evaluasi, yang baik kita tingkatkan, yang kurang akan kita sempurnakan,” kata Yusri dalam sambutannya.

Ia menyatakan, selama ini pihaknya sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Bahkan KIP Banda Aceh mendapat penghargaan terbaik nasional kategori penyusunan dan realisasi anggaran hingga peningkatan persentase partisipasi pemilih, baik pada Pilpres, Pileg maupun Pilkada. 

“Ke depan kita akan terus meningkatkan persentase partisipasi pemilih supaya lebih besar lagi,” ujar Yusri.

Sementara Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, Indra Milwady mengapresiasi peningkatan persentase partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, serta tidak adanya sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Kita sepakat Pemilu di Banda Aceh sangat baik, tidak ada permasalahan yang berarti dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan. Alhamdulillah juga tidak ada gugatan untuk KIP Kota Banda Aceh ke MK,” tambahnya.

Namun, beberapa hal menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi. Terutama terkait transparansi data pemilih maupun data pendukung ketika diminta oleh Panwaslih.

Selanjutnya, Ketua Panwaslih juga menyarankan agar regulasi Pemilu ke depan, khusus Pileg daerah seperti DPRK dan DPRA dilakukan bersamaan dengan Pilkada, tanpa Pilpres. “Ditarik saja, supaya ini tidak jomplang partisipasi pemilih atau Pilpres, Pileg dengan Pilkada,” kata Indra.

Dalam FGD tersebut, sejumlah stakeholder menyampaikan masukan, termasuk sosialisasi yang lebih gencar ke kampus terkait pindah memilih, agar para perantauan dapat memberikan hak suaranya mengingat warga kampus kerap golput.(rn)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved