Niat Baiknya tidak Direspons, Badruzzaman PTUN-kan Plt Gubernur Aceh Terkait Kepengurusan MAA

Ombudsman sudah meminta Plt Gubernur Aceh untuk melakukan tindakan korektif, yaitu mencabut SK pengangkatan Plt Ketua MAA.

Niat Baiknya tidak Direspons, Badruzzaman PTUN-kan Plt Gubernur Aceh Terkait Kepengurusan MAA
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Badruzzaman Ismail menjadi pembicara pada seminar 'Beudoh Gampong' dalam rangka Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) VII di Aula BPBA, Banda Aceh, Sabtu (11/8/2018). 

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) yang terpilih berdasarkan hasil Mubes MAA pada Oktober 2018, Badruzzaman Ismail SH MHum, akhirnya mengajukan gugatan terhadap Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Rabu (24/4/2019).

Gugatan yang didaftarkan itu terkait pengangkatan Plt Ketua MAA, Drs Saidan Nafi yang di luar kewenangan Plt Gubernur Aceh, dan tidak mengakui ketua MAA hasil Mubes 2018.

Dalam konferensi pers, Jumat (26/4/2019, Badruzzaman menyampaikan, langkah mem-PTUN-kan Plt Gubernur itu dilakukan karena upaya komunikasi pihaknya ke Plt Gubernur Aceh, sebagai bentuk niat baiknya untuk mencari solusi atas persoalan ini, tidak direspons oleh Nova Iriansyah.

Bahkan, dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Aceh, mengenai dugaan maladministrasi ini juga tidak ditanggapi yang bersangkutan.

“Untuk itu kami ingin sampaikan ke masyarakat bahwa kasus ini sudah kami daftarkan ke PTUN Banda Aceh. Dengan catatan, apabila Plt Gubernur mau memperhatikan saran dari Ombudsman Aceh itu, maka kami siap untuk menarik kembali perkara ini,” ujar Badruzzaman.

Sebelumnya, dalam LAHP itu, Ombudsman sudah meminta Plt Gubernur Aceh untuk melakukan tindakan korektif, yaitu mencabut SK pengangkatan Plt Ketua MAA dan mengukuhkan kepengurusan hasil Mubes MAA 2018.

Tapi hingga saat ini, Nova belum juga menindaklanjutinya.

Badruzzaman melanjutkan, adapun isi tuntutan yang didaftarkan ke PTUN Banda Aceh itu, secara umum terdiri atas empat poin.

Pertama, pihaknya memohon PTUN memberikan tindakan awal yaitu penundaan pencairan pelaksanaan anggaran menyangkut program MAA 2019.

“Karena dana ini terus digunakan oleh Plt Ketua MAA saat ini, jadi kami minta itu ditunda,” katanya.

Kedua, pengurus MAA hasil mubes memohon supaya pengadilan memerintahkan Plt Gubernur Aceh mencabut surat pembatalan Mubes MAA tahun 2018, dan membentuk mubes luar biasa.

Ketiga, pihaknya meminta supaya SK Plt Ketua MAA tersebut segera dicabut. 

“Keempat, kami minta segera mengukuhkan kepengurusan MAA hasil Mubes 2018 yaitu untuk periode MAA 2019-2023. Terus terang, kami tidak menuntut dia (Plt Gubernur Aceh) macam-macam,” jelasnya.(*)

Baca: Cegah Calo Proyek, Plt Gubernur Perlu Ajak KPK Kawal Proyek APBA

Baca: Kantor Camat Rubuh, Proses Rekap Suara di Linge Ditunda

Baca: Banyak Nama Caleg DPRA dan DPR RI Terpilih Beredar di Medsos, Ini Penjelasan KIP Aceh

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved