Salam

Pengangguran, Mau Diapain Ya?

Di antara isu penting yang mengemuka dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Aceh adalah tentang perlindungan

Pengangguran, Mau Diapain Ya?
SERAMBI/RIZWAN
MAHASISWA menampilkan aksi teatrikal saat demo memperingati Hari Buruh di jalan depan Gedung DPRK Aceh Barat, Rabu (1/5). 

Di antara isu penting yang mengemuka dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Aceh adalah tentang perlindungan pekerja. Pemerintah diminta membuat kebijakan yang melindungi keberadaan buruh lokal. “Jangan sampai buruh asing secara leluasa masuk dan bekerja di Aceh,” kata Koordinator Komite Pembela Buruh Aceh, Wahyu Rezky saat berorasi pada May Day di Banda Aceh.

“Kita ketahui bersama bahwa negara kita hari ini sedang dihantui oleh impor tenaga kerja asing. Kita sayangkan hari ini, ketika buruh asing bekerja ternyata bekerja sebagai buruh kasar, yang seharusnya kompetensi itu ada pada kita.” Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh mengerluarkan regulasi yang dapat melindungi buruh lokal dari ancaman tenaga kerja asing.

Menurutnya, tenaga kerja asing boleh digunakan pada bidang yang teknis dan tidak bisa dikerjakan oleh buruh lokal. Seperti sudah sering diberitakan media ini, selama ini ada tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok yang bekerja di sejumlah perusahaan di Aceh. Kabarnya, keterampilan mereka sangat dibutuhkan dan belum bisa digantikan oleh tenaga lokal. Namun, para pengeritik menilai bahwa alasan tersebut dibuat-buat. Buktinya, untuk tenaga buruh kasar saja masih ada yang menggunakan tenaga kerja asing.

Selain itu di Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2019, juga dipertanyakan kepada gubernur tentang penerapan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. “Sampai sekarang dari 2014-2019, atau sudah sekitar lima tahun belum ada Pergub tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan qanun ini qanun khusus.”

Yang selalu tak pernah lupa disuarakan tentu soal upah. Kali ini pun para buruh menuntut pemerintah memberikan kepastian hak pekerja, mulai dari menentukan umpah minimum provinsi (UMP), kontrak kerja, dan berserikat. Untuk diketahui UMP Aceh saat ini sekitar Rp 2.916.810.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) memang sempat dianggap sebagai penggelaran “karpet merah” bagi masuknya pekerja asing ke tanah air. Padahal, angka pengangguran di negeri sangat tinggi. Presiden Union Migrant Indonesia, Muhammad Iqbal, menilai kebijakan pemerintah membuka lebar masuknya orang asing ini dampaknya berbahaya. Di antara bahayanya adalah penularan penyakit dan konflik (kecemburuan tenaga kerja lokal terhadap TKA). Akan sangat berbahaya jikalau Pemerintah tidak memiliki sistem keberpihakan kepada rakyatnya. Seharusnya pemerintah bisa meningkatkan kualitas SDM rakyatnya agar dapat bersaing di era digitalisasi dan globalisasi, kalau tidak bangsa kita akan mudah ditindas oleh para cukong dan asing.

Makanya, pemerintah diminta bertanggung jawab untuk menertibkan tenaga kerja asing dam lebih memprioritaskan pekerja lokal. Ya, pemerintah harus memastikan tenaga kerja kita diprioritaskan untuk mendapat pekerjaan karena ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah memberi jaminan kepada warga negaranya.

Di sisi lain, kita sangat prihatin dengan kondisi jumlah pengangguran yang cukup banyak di daerah ini. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh pada Februari 2018 mencapai 2,354 juta orang, bertambah sekitar 24 ribu orang dibanding Februari 2017 yang mencapai 2,330 juta orang dan bertambah sekitar 65 ribu orang dibanding Agustus 2017 sebesar 2,289 juta orang. Itu semua terjadi karena pemerintah gagal membuka lapangan kerja baru untuk mengimbangi penambahan jumlah angkatan kerja.

Sambil menunggu terbukanya lapangan kerja baru, Rektor Unsyiah, Prof Samsul Rizal, mengingatkan lulusan lembaganya seiring dimulainya era revolusi industri 4.0. “Di era sekarang, ulusan perguruan tinggi dituntut tidak hanya mampu memahami bidang keilmuan mereka saja, namun mampu mengelaborasikan, serta mengadaptasikan keilmuannya dalam berbagai bidang lain sehingga menghasilkan karya yang tak biasa. “Inilah yang dibutuhkan era ini, inovasi dan kreatifitas yang melewati batas kemampuan orang rata-rata. Jika dulu, yang dicari adalah the right man on the right place maka di era ini dibutuhkan the right man with the right plus,” katanya.

Okelah itu menjadi salah satu solusi bagi menekan pengangguran tingkat sarjana. Pertanyaan kita, bagaimana menekan angka pengangguran yang tingkat pendidikannya rendah? Dan jumlah mereka paling banyak?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved