Memotong ‘Goblokisasi’

 Cerdas dalam damai
Masyarakat lebih suka mempermasalahkan apa yang dipermasalahkan elite politik. Bukan mempermasalahkan elite politik itu sendiri. Seolah ketika elite-elite berbicara kritis soal bendera, mereka sudah cerdas. Tidak begitu. Masyarakat mesti kritis menilai elite. Sebagai contoh, bacalah Pasal 8 Ayat (1) huruf e Rancangan Qanun Kesejahteraan Sosial. Coba Anda analisis, apa kaitannya “penyelenggaraan kesejahteraan sosial” dengan “memelihara taman makam pahlawan dan makam syuhada tsunami”?

Mungkin anggota-anggota DPRA hendak membuka “lapak dagang” sebanyak mungkin di lokasi makam agar tercipta kesejahteraan sosial. Konyol sekali. Mestinya klausul tersebut dicantumkan dalam qanun soal pelestarian situs-situs sejarah. Yang tepat diatur dalam qanun tersebut adalah terjaminnya kesejahteraan pahlawan perang kemerdekaan (veteran), serta keluarganya, dan keluarga miskin korban tsunami. Namun, itulah hebatnya elite politik: meski mereka konyol, tapi bisa jalan-jalan ke Eropa. Sepertinya saya harus konyol juga seperti mereka agar cita-cita kuliah ke Cina bisa terwujud.

Mestinya kita tak hanya bangga dengan sejarah, tetapi juga belajar darinya. Dulu, Daud Beureueh, pendahulu yang kita hormati, pernah diperdaya. Kini, elite-elite politik di Aceh pun begitu. Marx benar: “Sejarah berulang, pertama sebagai tragedi, lalu sebagai lelucon”. Apakah tidak jenuh terus diperdaya? Jadikan momentum 8 tahun MoU Helsinki untuk memberantas penyesatan politis. Perdamaian bukan sekadar potong senjata, tetapi juga memotong ‘goblokisasi’.

* Bisma Yadhi Putra, Alumnus Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: bisma.ypolitik@gmail.com