Aceh di Persimpangan: Ketika Mimpi Besar Tersandera Lemahnya Tata Kelola dan Krisis Prioritas Publik

Oleh: Dr Safwan Nurdin, SE, MSi 

ACEH tidak pernah kekurangan mimpi.

Setiap pergantian kekuasaan selalu melahirkan janji-janji besar tentang kemajuan daerah.

Yakni investasi akan tumbuh, lapangan kerja akan terbuka, kemiskinan akan ditekan, infrastruktur akan dipercepat, dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. 

Di ruang-ruang seremoni, optimisme diperdengarkan dengan penuh keyakinan. 

Berbagai MoU atau nota kerja sama untuk investasi terus dirilis Pemerintah Aceh. 

Angka-angka pertumbuhan dipresentasikan dengan penuh percaya diri.

Namun di luar ruang pidato itu, ada kenyataan yang tidak bisa disembunyikan.

Di desa-desa yang jauh dari pusat kekuasaan, masyarakat masih berjibaku dengan persoalan hidup yang sama dari tahun ke tahun. 

Anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan layak. 

Harga kebutuhan pokok terus menekan daya beli keluarga kecil. 

Petani menghadapi ketidakpastian harga hasil panen. 

Nelayan bergantung pada cuaca dan biaya operasional yang semakin mahal. 

Baca juga: Kolaborasi Calon Rektor USK, Solusi atau Ilusi? SebuahTanggapan atas Opini Prof Apridar

Di banyak wilayah, akses layanan kesehatan dan pendidikan masih menghadapi ketimpangan yang serius.

Aceh akhirnya seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda: