Tukang Bikin Pilu

Oleh Bisma Yadhi Putra

“Saya siap miskin untuk negara ini.” (Evan Dimas Darmono, Kapten Timnas Indonesia U-19)

KELAKAR ini selalu cocok dimunculkan menjelang pemilu. Budayawan Sujiwo Tejo memelesetkan makna sebuah kata. Jika orang yang menulis disebut “penulis”, yang memanjat disebut “pemanjat”, yang menyusup disebut “penyusup”, maka yang membuat pilu disebut “pemilu”. Makna kata “pemalu” pun bisa jadi bukan “orang yang mudah merasa malu”, tapi orang yang menggunakan palu.

Pengarang buku Republik #Jancukers itu tentu tak serius. Palu dan pilu bukan kata kerja: yang pertama adalah kata benda, satunya lagi kata sifat. Sindiran politik ini memang menggelitik, tapi sebenarnya cukup tajam. Intinya: pemilu lebih sering jadi ritual politik yang melahirkan para tukang bikin pilu.

 Mengejek realitas
Tidak selamanya guyonan terisolasi dari keseriusan. Tetap ada hal positif yang bisa ditarik. Jaya Suprana berkata, “Humor menjadi jalur pelepasan frustrasi mereka yang merasa tertindas”. Banyak yang frustrasi dan pesimis karena kritik atau aspirasinya tak didengar. Jika publik menginginkan “begini”, maka politikus menghadirkan kebijakan publik “begitu”.

Penyampaian kritik pun memiliki banyak sarana. Kerap pula disampaikan dalam cerita-cerita lucu. Simak cerita jenaka tentang Pasal 34 UUD 1945 berikut, yang ditulis seorang teman di Facebook:

Suatu hari, Ani bertemu dengan seorang peternak ayam.
“Halo. Kamu memelihara apa?” tanya Ani.
“Saya memelihara ayam,” jawab peternak.
“Banyak, tidak?”
“Alhamdulillah. Semakin hari semakin banyak”.
“Sukses ya, peternak ayam”.
Kemudian Ani bertemu negara.
“Halo, negara. Kamu memelihara apa?”
“Saya memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar”.
“Banyak, tidak?”
“Alhamdulillah. Semakin hari semakin banyak”.
“Sukses ya, negara”.

Kita harus maklum bahwa orang yang sebal pada penyelenggaraan politik di Republik ini tak seragam. Ada banyak orang dari bermacam “kamar hidup” yang mengalami nasib tak menyenangkan. Kritik pun disampaikan dengan menggunakan sarana, kepentingan, dan gaya masing-masing.

Bagi yang miris melihat kondisi perekonomian bangsa, kritik misalnya ditujukan pada pelaksanaan MP3EI yang tak lebih sebagai megaproyek menghancurkan sumber-sumber penghidupan dan memiskinkan masyarakat lokal (Siti Rakhma Mary, “MP3EI, Mendorong Pertumbuhan dengan Mempercepat Kehancuran”, Asasi, November-Desember 2012). Wajar bila kemudian ada yang memelesetkan MP3EI menjadi “Mari Pura-pura Perbaiki Ekonomi Indonesia”.

Bagi pakar bahasa, bisa pula mengkritik dengan memelesetkan “pengurus” menjadi kata bermakna “tukang bikin kurus”. Itu guyonan, tapi dibentuk berdasar realitas. Ada faktanya. Bukan fakta dalam dunia fiktif. Lazimnya, sebelum pemilu banyak yang menjanjikan ini-itu. Rakyat ditawarkan banyak hal. Disuguhi wajah-wajah memelas. Namun, mereka yang terpilih akhirnya cukup konsisten jadi “pengurus” rakyat. Sebelum pemilu minta dikasihani seperti kucing kelaparan, setelahnya malah menggonggong congkak. Kasar dan acuh pada rakyat.

Semua legislator dan presiden terpilih mengaku ingin mengabdi sebagai pengurus rakyat. Namun nyatanya malah bikin kurus rakyat. Ada beberapa rakyatnya yang masih balita jadi alien dari makanan bergizi, tidak dipedulikan. Urusan rakyat belakangan. Yang penting: mobil mewahnya lebih dari satu, rumah lebih dari satu, istri lebih dari satu. Bahkan kalau perlu rakyat dikorbankan.

Tiada politikus yang rela miskin, kurus, dan hidup pilu agar rakyatnya sejahtera. Tidak ada yang berani mengaku siap miskin demi negara. Justru yang berani berkata seperti itu adalah seorang pemuda prestisius, bukan politikus. Kalau ada politikus menangis ketika mendengar cerita haru tentang kemelaratan rakyat, kita mesti bersedia menawarkan tisu toilet untuk menghapus air mata buaya itu. Terlebih bagi orang-orang yang selama ini apatis pada nasib rakyat, tapi kemudian tiba-tiba punya rasa iba ketika masuk daftar calon tetap atau hendak maju sebagai capres.

Menjelang pemilu memang banyak yang tiba-tiba. Ada yang tiba-tiba baik hati menolong tenaga kerja wanita yang terancam hukuman mati di negeri tetangga, padahal dulu ia aktif membantai rakyat; ada yang tiba-tiba peduli pada petani dan kelestarian lingkungan, padahal perusahaannya telah menenggelamkan kampung rakyat; ada yang tiba-tiba rutin menulis pandangan-pandangan politiknya di Facebook, padahal sebelumnya cuma pandai merayu wanita dengan kata-kata cinta; ada pengusaha media yang tiba-tiba rajin ke kampung-kampung kumuh; ada pula yang tiba-tiba jago pidato berapi-api. Masih banyak lagi.

 Politikus PHP
Semestinya kini rakyat harus jual mahal, menerapkan standar tinggi untuk menilai politikus. Bukan pada pemberian materi, tapi ukuran ketangkasan, keterampilan, dan kreatifitasnya (political prowess). Semua itu dituang dalam sebuah dokumen. Di dalamnya dipaparkan identifikasi masalah-masalah rakyat dan jalan keluarnya. Jangan pernah memberi fotokopi KTP dan dukungan pada caleg yang tidak punya dokumen rencana kerja terperinci dengan rasional dan tepat sasaran. Syarat kemampuan berbahasa Inggris caleg pun patut dipertimbangkan. Kecerdasan wakil rakyat mestinya setara atau di atas rakyat.

Tanpa standar tinggi untuk menilai caleg dan capres, sirkulasi elite politik melalui pemilu tak akan mengubah apa-apa, kecuali munculnya muka-muka baru dengan perilaku politik usang. Yang dihasilkan hanya parlemen dan pemerintah tukang bikin pilu. Tak akan permanen kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah demikian.