Bupati Aceh Tengah Beri 10 Masukan Kepada Presiden Jokowi

Dengan tersedianya bahan pendukung pangan disekitar rumahnya maka masyarakat bisa menghemat pengeluaran sehari-hari dan terhindar dari krisis pangan. Kearifan lokal “Peger Keben” masih terus terjaga dan berlangsung sampai saat ini di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk menyukseskan program kedaulatan pangan yang digagas oleh Presiden, maka Nasaruddin mengusulkan konsep kearifan lokal seperti ini dapat dijadikan semacam pola pemanfaatan produk lokal di tanah air.

9. Perlu Pemerataan Lapangan Kerja dengan Cara Mendistribusikan Kawasan Industri Keluar Pulau Jawa Sesuai dengan Potensi Daerah.

NASARUDDIN menyarankan kepada Presiden untuk memperhatikan peningkatan infrastruktur pendukung kawasan industri, seperti pelabuhan, jalan, listrik dan infrastruktur lainnya untuk kabupaten/kota di luar Pulau Jawa, serta membatasi pemberian izin mendirikan industri di daerah yang sudah padat industri. Saran Nasaruddin tersebut dilandasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia tidak terlepas dari kehadiran industri di sebuah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan industri yang cukup tinggi terpusat di Pulau Jawa, sehingga pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan luar Jawa. Hendaknya pembangunan industri tidak lagi terfokus di Pulau Jawa, tetapi disebar ke semua wilayah di nusantara sesuai potensi wilayah.

10. Perlu Penguatan Kapasitas dan Kuantitas SDM pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/kota

NASARUDDIN memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk menguatkan kapasitas dan kuantitas SDM Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertugas di Kabupaten/kota. Hal tersebut, menurut Nasaruddin, karena data resmi pemerintah adalah yang diterbitkan oleh BPS. Disisi lain, tenaga BPS di kabupaten/kota, baik dari segi jumlah maupun kualitas masih sangat terbatas, sehingga data yang dipublikasikan sering tidak mencerminkan fakta riil lapangan.

Pengalaman selama ini, kata Nasaruddin sangat dirasakan kabupaten/kota, tentang belum akuratnya data penerima beras untuk keluarga miskin (raskin). Nasaruddin khawatir, ketidakakuratan data ini, bila tidak diantisipasi, juga akan terjadi terhadap program pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sepuluh usulan Bupati Nasaruddin yang disampaikan ke Presiden Jokowi pada pertemuan di istana Bogor juga dibuat tertulis untuk disampaikan langsung kepada Presiden dan ditembuskan kepada Wakil Presiden RI. Selain itu juga ditembus kepada beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, serta Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. (adv)