Rabu, 8 April 2026

Opini

Merawat Ingatan Perang Aceh-Belanda

HARI ini, 142 tahun yang lalu (26 Maret 1873-26 Maret 2015), adalah momen bersejarah dalam prahara duka rakyat Aceh

Editor: bakri

Oleh M. Adli Abdullah

HARI ini, 142 tahun yang lalu (26 Maret 1873-26 Maret 2015), adalah momen bersejarah dalam prahara duka rakyat Aceh, di mana pihak Kolonial Belanda memaklumatkan perang kepada Kerajaan Aceh. Untuk itu, gagasan dari para pemuda Aceh yang tergabung dalam Koalisi Bersama Rakyat Aceh (KBRA), menggelar peringatan 142 Tahun Perang Aceh patut diberi apresiasi. Dengan menghadirkan tokoh-tokoh sejarah dan ilmuwan Aceh, dalam peringatan tersebut seperti Tgk Abdurrahman Kaoy, Zulfikar Muhammad dan Dr Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. Ingatan perang Aceh-Belanda penting untuk dirawat, supaya sejarah Aceh berjalan apa adanya dan menjadi spirit bagi anak-anak muda ke depan, untuk terlibat dalam pembangunan Aceh masa kini.

Sebelum Belanda mengumumkan perang yang menguras begitu besar anggaran pemerintahnya. Belanda terlebih dulu mengirim kurir meminta kepada Kerajaan Aceh untuk tunduk kepada kolonial Belanda dan mengibarkan bendera Belanda. Menurut catatan sejarah, tindakan Belanda menyerang Aceh lebih duluan untuk menghindari bantuan Amerika terhadap Aceh. Karena menurut laporan intelijen Belanda, diplomat Aceh lagi berunding dengan Amerika di Singapura pada Februari 1873. Bahkan, satu skuadron pasukan Amerika di bawah pimpinan Laksamana Jenkins akan berangkat ke Aceh dari Hongkong pada 1 Maret 1873.

Awalnya, kolonial Belanda berdasarkan laporan intelijen Belanda yang merupakan unit terpenting dalam pertempuran. Menyebutkan bahwa kekuatan Aceh sangat rapuh, karena terjadi banyak fraksi di dalam pemerintah Aceh. Perkiraan Belanda saat itu, dalam hitungan hari Aceh dapat ditaklukan.

Analisa sesat
Data dan angka yang akurat yang disodorkan intelijen inilah, yang menyakinkan pihak Belanda bahwa mereka akan dapat menakluki Aceh dalam beberapa hari saja. Ternyata analisa mereka sesat, ribuan nyawa dan anggaran habis dalam dalam perperangan Beladan-Aceh.

Tim intelijen Belanda itu lupa, terdapat spirit perjuangan dalam dominasi aspek sosial budaya dan agama yang mendasari masyarakat Aceh. Belum lagi peran ulama yang signifikan di dalamnya. Spirit perjuangan dalam dimensi ini, terlihat dalam perang sabil dengan motto udep sare mate syahid, sikrak kaphan saboh keureunda.

Memang ada di antara pemimpin pemimpin Aceh yang patah semangat dan akhirnya memihak penjajah khususnya diantara para birokrat (uleebalang). Apa lagi setelah Van der Heijden berhasil menakluki kubu pejuang Aceh pada 25 Juli 1878 di Seuneulob Aceh Besar, sehingga jatuh ke tangan Belanda. Dalam pertempuran ini 6 orang tentera Belanda tewas dan 42 orang lainnya luka-luka. Saat itu, Belanda berhasil memecahbelahkan kubu pimpinan pemerintahan Kerajaan Aceh untuk memihak kepada Belanda.

Walaupun demikian masih ada tokoh Aceh yang setia kepada Sultan Muhammad Daud Syah (1878-1939), agama dan bangsa menjadi taruhan. Serta tidak mau menyerah kepada penghisap darah bangsanya seperti Tuanku Hasyim Bantamuda, Tgk Syik di Tiro Muhammad Saman, Tgk Syik di Kuta Gle Batee Iliek, Tgk Syik di Awee Geutah, Tgk Syik Paya Bakong, Tgk Syik Seupot Mata, Cut Meurah Intan, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut Baren dan lain-lain.

Bahkan, menurut laporan Belanda, misalnya Teungku di Tiro Muhammad Saman. Pada akhir tahun 1881 mulai mengkhutbahkan perang sabil bersama pemimpin-pemimpin lainnya. Dan mempersatukan barisan-barisan rakyat untuk menyerang Belanda yang dianggap kafir.

Belanda menaksir, Tgk Syik di Tiro berhasil mengumpulkan dan mengerahkan 6.000 orang dalam pasukannya berperang melawan penjajah bangsanya. Panglima perang Teuku Nyak Makam ditarik dari Aceh Timur oleh Sultan Aceh untuk membantu Tgk Syik di Tiro Muhammad Saman di Aceh Besar. Demikian pula Teuku Umar dari pantai Barat-Selatan Aceh juga melakukan kegiatan untuk menyerang Belanda di Aceh Besar.

Traktat London
Jika diungkit lebih awal, perang Aceh-Belanda diawali dari pelanggaran perjanjian Traktat London yang diteken pada Rabu, 17 Maret 1824. Dalam perjanjian yang terdiri dari 17 pasal tanpa melibatkan Kerajaan Aceh, kedaulatan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda dan Belanda menyerahkan koloninya di India dan Singapura kepada Inggris. Ambisi Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara menyebabkan Belanda membujuk Inggris untuk menandatangani Traktat Sumatera, yang membenarkan Belanda menyerang Aceh.

Isi Traktat London yang diteken oleh Baron Hendrick Fagel dan Anton Falek (wakil Belanda) dan Koerge Canning dan Charles Watkin William (wakil Inggris) adalah: Pertama, Belanda dan Inggris berhak memasuki wilayah jajahan masing-masing. Kedua, Belanda menarik diri dari daerah jajahan di Malaka dan Singapura. Ketiga, Inggris menarik diri dari Nusantara dan menyerahkan Bengkulu ke Belanda. Dan, keempat, Inggris dan Belanda menghormati kedaulatan Aceh.

Tetapi setahun setelah perjanjian itu dimateraikan, Inggris menyerahkan wilayah Aceh Sibolga dan Natal kepada Belanda. Belanda pun semakin kuat berambisi untuk menguasai Aceh yang kaya dengan bahan rempah-rempah seperti lada, cengkih dan lain-lain yang sangat dibutuhkan dalam bisnis internasional. Pada sisi lain, posisi Aceh di pintu gerbang Selat Malaka sangat menggusarkan Belanda. Kata kuncinya, Aceh harus direbut.

Seperti Ikrar Lamteh pada 1957, dimana Aceh berhak menyandang gelar keistimewaan, tetapi kemudian basi karena pada 1970-an status keistimewaan Aceh dianggap sama dengan daerah lain. Kita tidak ingin MoU Helsinki yang dimateraikan di Helsinki pada 15 Agustus 2005 kemudian melahirkan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi layu sebelum berkembang. Rakyat Aceh harus bersatu, dalam setiap kepentingan seluruh elemen rakyat Aceh. Kesatuan dan persatuan rakyat Aceh adalah energi dalam pembangunan Aceh pasca MoU Helsinki. Jika tidak, perjanjian tersebut tidak akan menjadi alat tawar dalam pembangunan Aceh ke depan.

Pelajaran masa kini
Spirit merawat ingatan maklumat perang Aceh-Belanda, setidaknya harus diwujudkan dalam beberapa hal: Pertama, rakyat Aceh harus bersatu, para politisi, akademisi, saudagar, pemuda, dan ulama harus saling menjaga keakraban dan silaturrahmi. Aceh ke depan harus dibangun dengan harmoni, bukan saling sikut-sikutan. Kedua, hindari sentimentil sesama masyarakat Aceh (horizontal). Masih banyak janji-janji politik yang harus ditagih oleh rakyat Aceh dari Pemerintah Pusat (vertikal). Ketiga, berupaya saling menghindari politik fitnah. Belajar dalam sejarah perang Aceh-Belanda, politik adu domba sukses diterapkan di Aceh.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved