BIN dan Din Minimi

Selain menghormati kesepakatan, saya kira pemerintah juga harus memikirkan untuk melibatkan DM dalam membangun damai. Bila perlu, saya menyarankan agar pemerintah melibatkan DM dalam agenda pembangunan damai di bawah payung BP2A (Badan Penguatan Perdamaian Aceh). Ini penting, supaya DM memahami, belajar sekaligus mengetahui di mana letak kesulitan pemerintah daerah selama ini dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan mantan kombatan dan korban konflik. Jangan-jangan persoalan ini hanya karena ketidaktahuan saja karena pemerintah Aceh tidak mau terbuka dalam membangun damai.

* Sahlan Hanafiah, staf pengajar program studi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin, aktif pada Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Email: sahlan.hanafiah@gmail.com