Matematika Pemekaran Aceh

Pada hakikatnya Provinsi Aceh dan provinsi Alabas adalah Aceh juga, hanya nama yang memisahkan mereka. Apalah arti sebuah nama? Sebenarnya yang paling penting adalah rakyat harus sejahtera, tanpa ada lagi kemiskinan.

Matematika anggaran
Mahasiswa tersebut melanjutkan penjelasan analisis matematika anggarannya seperti ini: Pertama, andaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13 triliun. Lalu dialokasikan ke wilayah Alabas sebesar Rp 5 triliun, tentu sisanya untuk Aceh (di luar Alabas) sebesar Rp 8 triliun;

Kedua, andaikata Alabas keluar dari Provinsi Aceh, tentu APBA turun menjadi Rp 11 triliun, sebagai akibat dari berkurangnya jumlah penduduk dan luas wilayah; Ketiga, andaikan Alabas keluar dari Provinsi Aceh, maka Alabas memperoleh alokasi APBN sebesar Rp 7 triliun, dengan pertimbangan faktor jumlah penduduk dan luas wilayah;

Keempat, dengan demikian APBA Provinsi Aceh telah naik sebesar Rp 3 triliun, sehingga menjadi Rp 11 triliun dari sebelumnya hanya Rp 8 triliun; Kelima, APBD Provinsi Alabas naik sebesar Rp 2 triliun, sehingga menjadi Rp 7 triliun dari sebelumnya Rp 5 triliun, dan;

Keenam, dengan demikian jumlah keseluruhan alokasi anggaran untuk penduduk Aceh adalah sebesar Rp 18 triliun (Rp 11 triliun untuk Aceh + Rp 7 triliun untuk Alabas). Hal ini berarti terjadi kenaikan anggaran untuk penduduk Aceh sebesar Rp 5 triliun (Rp 3 triliun untuk Aceh + Rp 2 triliun untuk Alabas).

Dari hasil analisis tersebut jelas kedua provinsi, baik induk maupun Alabas saling menguntungkan. Yang rugi justru pemerintah pusat (APBN), karena terkuras anggarannya dan wajib membiayai daerah Aceh. Karena itu penulis berharap jangan sampai pemerintah pusat tahu analisis matematika anggaran ini. Mari kita rahasiakan!

Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi Pak Gubernur maupun anggota DPR Aceh menunda menyetujui terbentuknya provinsi Alabas. Dijamin tidak ada pihak yang dirugikan akibat kebijakan itu. Bila tidak yakin, boleh buat perhitungan sendiri. Pasti untung. Yang paling penting hitungnya dengan kepala dingin.

Untuk mewujudkan Aceh sejahtera melalui pembentukan Provinsi Alabas ini, penulis menawarkan empat hal yang harus diimplementasikan, yaitu: Pertama, harus ada political will dari Pemerintah Aceh dan para politisi terkait; Kedua, penguasa dan politisi harus rela mengebiri sedikit “syahwat kekuasaan”-nya; Ketiga, kurangi sikap emosional dan historis, dan; Kelima, eliminir sikap feodalisme. Demikian, semoga terwujud!

* Zainal Putra, SE, MM., Dosen Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Aceh. Email: zainalputra@utu.ac.id