Pendidikan Aceh; Akses, Mutu, atau Relevansi?

Tentang paradigma
Sejumlah tulisan yang bermunculan menjelang dan pada Hardikda lalu di berbagai kolom Serambi Indonesia, termasuk sejumlah opini, masih mempertanyakan visi pendidikan Aceh. Apakah pendidikan telah menjadi tidak lebih dari komoditas seperti kekhawatiran Adam (Serambi, 1/9/2016)? Ini adalah pertanyaan tentang paradigma, yang jika dapat kita jawab bisa mengatasi ketertinggalan kita.

Pertanyaan tentang perspektif, paradigma, filsafat pendidikan kita di Aceh harus terus kita suarakan. Karena sejauh ini, kita kelihatannya belum punya paradigma yang jelas. Kita gamang. Kita tidak percaya diri. Sebagian karena pengaruh global, sebagian besar karena pengaruh tidak jelasnya paradigma pendidikan Nasional Indonesia. Lantas, apakah kita akan kembali menyalahkan globalisasi dan pihak-pihak penentu kebijakan di Jakarta? Bagaimana dengan hak khusus yang dimiliki Aceh lewat UUPA? Ketimbang masalah politis dan sensitif lainnya, mestinya kita lebih cekatan memanfaatkan lex specialis kita di bidang pendidikan?

Agar tidak gamang, dan agar kita tidak terus terjerat birokrasi akses dan mutu pendidikan, pertanyaan lebih mendasar dan bisa mengarahkan visi pendidikan kita adalah menyangkut relevansi. Kita perlu terus-menerus mempertanyakan apakah pendidikan yang kita tawarkan sejak PAUD hingga PT cukup relevan? Kalau ya, relevan untuk siapa? Apakah ia relevan untuk kebutuhan dan kepentingan kita, masyarakat, rakyat Aceh, di sekitar setiap proses dan instansi pendidikan itu berada. Selanjutnya, apakah ia relevan untuk wilayah terdekatnya, relevan untuk kepentingan Nasional, ASEAN, dan seterusnya. Atau justru ia hanya relevan untuk orang lain, nun jauh di sana di alam global, sementara ia tak punya relevansi bahkan kaitan apapun dengan sekitarnya?

Ketika orang bicara link & match, misalnya, jangan-jangan kita sibuk mematut-matut diri untuk diterima di dunia global lewat berbagai paradigma mutu yang seringkali industrialistis (berbasis produksi komoditas secara massal) tapi lupa dengan relevansi pendidikan kita untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat kita, untuk lingkungan kita. Misalnya, apa relevansi kehadiran dan pendidikan yang diberikan di Unsyiah untuk Aceh di saat Aceh menjadi satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, korupsi merajalela, KKN berlaku telanjang di mana-mana? Apa relevansi pendidikan kesehatan dan kedokteran di Aceh yang konon hebat secara kuantitatif, akreditasinya ada yang sudah A, di saat 40% balita di Aceh mengalami stunting, enam dari tujuh indikator kesehatan masyarakatnya terburuk di Sumatera, dan pemuncak dalam jumlah penderita penyakit kaki gajah (filariasis) yang menunjukkan kualitas kesehatan lingkungan yang sangat buruk?

Jika kita bisa menjawab contoh pertanyaan seperti itu, maka kita bisa memastikan pendidikan yang relevan. Jika pendidikan kita relevan, niscaya dia akan bermutu. Tapi kalau kita hanya mengejar mutu, bisa jadi kita kehilangan relevansi yang pada gilirannya juga menghancurkan mutu. Nah!

* Dr. Saiful Mahdi, Fulbright Scholar dan Ketua Program Studi Statistika, FMIPA, Unsyiah. Email: saiful.mahdi@unsyiah.ac.id