Sponsored content
Pengacara Kamaruddin, UUPA Harus Dilihat Dari Sudut Kesejahteraan
Karenanya harus melihat UUPA bukan selalu dari sudut politik, namun juga harus dilihat dari sudut kesejahteraan.
Penulis: Tamiang | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Laporan Muhammad Nasir | Aceh Tamiang
SERAMBINEWS. COM, KUALASIMPANG - Pengacara permohonan judicial review UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang merugikan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kamaruddin meminta agar UUPA lebih dibenturkan dengan kesejahteraan rakyat Aceh.
Bukan hanya dibenturkan dengan kebutuhan politik sehingga kesejahteraan juga menjadi identitas Aceh.
Harapan ini diungkapkan Kamaruddin SH dalam bincang-bincang isu terkini Aceh terkait UUPA di sebuah warung kopi di Karang Baru, Aceh Tamiang, Senin (16/10/2017).
Dikatakan, harus diakui kondisi rakyat saat ini, daya beli warga sangat rendah.
Ini juga berkaitan dengan pendapatan warga yang juga rendah.
Baca: Masyarakat Diminta Tenang Sikapi Pencabutan Pasal UUPA
Karenanya harus melihat UUPA bukan selalu dari sudut politik, namun juga harus dilihat dari sudut kesejahteraan.
Sebab dalam UU PA juga mengatur tentang kesejahteraan rakyat Aceh.
"Walaupun saya pengacara judicial review UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang merugikan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama berkaitan perekutan anggota KIP, namun kita juga harus melihat UUPA ini dari sudut kesejahteraan, " ujarnya.
Di UUPA sendiri mengatur tentang kesejahteraan rakyat, diantaranya pemerintah membangun insfrastruktur sampai ke desa.
Seharusnya, berbagai pihak bercerita tentang identitas orang Aceh dari sudut kesejahteraan, bukan dari sudut politik saja.
Baca: Aceh tidak Kiamat karena Pencabutan Dua Pasal UUPA
Selama ini Aceh, mempunyai dana otonomi khusus triliunan, diamanahkan dalam UUPA.
Program Otsus adalah program strategis dan berdampak luas terhadap warga.
Kamaruddin mencontohkan, di Aceh Tamiang banyak sawah, namun masih mengandalkan air tadah hujan.
Perjalanan dana Otsus sudah lama karenanya harus sepakat penggunaannya harus di audit.
Ini penting agar diketahui sejauh mana sudah penggunaanya berdampak luas terhadap warga Aceh.
Baca: Quo Vadis Pasal 57 dan 60 UUPA
Jangan sampai setelah Otsus, Aceh diambang krisis. Audit ini untuk melihat penggunaan dana Otsus dari sudut pembangunan untuk kesejahteraan.
"Inilah yang saya katakan UUPA dilihat dari sudut kesejahteraan bukan hanya dari sudut pandang politik saja, " ujar Kamaruddin yang juga bakal calon anggota DPR RI dari partai PSI.
Hadir pada bincang-bincang tersebut, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda, para datok penghulu, tokoh masyarakat, wartawan dan sejumlah elemen warga lainnya (*)
