Airlangga Rangkap Jabatan Ketua Umum Partai dan Menteri, Ada Deal Politik Antara Jokowi dan Golkar?
Selain itu, Jokowi juga baru saja menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.
lihat foto
"Sikap tidak konsisten Pak Jokowi dengan membiarkan Airlangga merangkap jabatan jangan sampai menurunkan wibawa Jokowi sebagai presiden," ujarnya.
(Baca: Sidang Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh, Irwan Djohan: Manfaatkan Hutan Aceh tanpa Merusaknya)
(Baca: Petugas Mabes Polri BKO Polda Aceh Tangkap Kapal Asing, Pengejaran 2 Jam Karena Berusaha Kabur)
Presiden Jokowi sebelumnya beralasan, mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun.
Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.
"Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).
(Baca: Petani Mengeluh, Pupuk Urea Langka di Aceh Timur, Ini Harapannya Kepada Pemerintah)
Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu.
Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.
Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar.
Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (*)
