DPR RI Belum Setujui Usulan Pemerintah Menaikan Biaya Haji Sebesar Rp 900.000 untuk Tahun 2018
Kini, usulan masih alot dibahas oleh panitia kerja (Panja) yang terdiri dari Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum menyetujui usulan pemerintah menaikan biaya haji sebesar Rp 900.000 untuk tahun 2018.
Kini, usulan masih alot dibahas oleh panitia kerja (Panja) yang terdiri dari Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Panja Biaya Haji, Noor Achmad menuturkan, dalam rapat yang digelar hari ini, ada berbagai usul untuk menyisir satu per satu biaya komponen haji sehingga biaya haji tidak naik.
"Kami berharap transportasi tidak ada kenaikan. Demikian juga dengan transportasi di sana. Kami akan lakukan negosiasi dan lobi-lobi apakah mereka harus menaikan biaya lokal disana," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VIII, Jakarta, Rabu (1/2/2018).
(Baca: Ratusan Honorer Satpol-PP Agara Terancam Diberhentikan, Ini Alasannya)
(Baca: Sri Mulyani Tegur Menteri dan Jajaran Kemenhub Dalam Rapat Rencana Kerja, Ternyata Marah Soal Ini)
Dalam rapat Panja DPR dengan Kementerian Agama juga muncul beberapa usulan agar biaya haji tidak naik.
Salah satu usulan itu yakni mengurangi jatah makan para jemaah haji.
Saat ini diusulkan jatah makan jemaah haji yakni 50 kali.
Namun, DPR menilai jatah makan itu bisa dikurangi karena ada hari-hari di mana penyediaan makan untuk tidak efektif.
"Terutama 3 hari menjelang dan 3 hari setelah Armina. Menurut Komisi VIII tidak perlu diberikan karena biasanya juga sia-sia menjangkaunya sulit," kata Noor.
(Baca: Penuhi Undangan DPRA, TAPA: Tidak ada Kewenangan SKPA Bahas KUA-PPAS)
(Baca: 68 Pejabat Aceh Barat Dimutasi, Ini Pesan Bupati Ramli MS)
Kalau pengurangan jatah makan dilakukan, maka para jemaah haji bisa membeli makanan dari para pedagang makanan di lokasi.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR sudah menemui titik temu soal pengurangan jatah makan jamaah haji.
