Wakapolri Ancam Copot Kapolda hingga
Pimpinan kepolisian di daerah pun akan dimintai pertanggungjawaban jika gagal mengawasi bawahannya.
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA — Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin memastikan pihaknya akan menindak tegas oknum polisi yang melakukan pungutan liar terhadap sopir truk di jalanan.
Pimpinan kepolisian di daerah pun akan dimintai pertanggungjawaban jika gagal mengawasi bawahannya.
Wakapolri meminta para sopir untuk tidak ragu merekam apabila ada oknum polisi yang memeras mereka.
"Saya langsung pecat. Begitu ada videonya benar, kita pecat hari itu. 'Telanjangin' dia. Keras sekali kita," kata Syafruddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Syafruddin menanggapi keluhan yang disampaikan para sopir truk kepada Presiden Joko Widodo.
Para sopir truk mengeluhkan banyaknya pungutan liar yang dilakukan preman hingga oknum polisi dan petugas dinas perhubungan.
Menurut para sopir, polisi biasanya melakukan pungli karena kapasitas truk yang kelebihan muatan.
Padahal, sopir truk merasa tidak ada aturan yang jelas soal batas maksimal muatan yang bisa diangkut.
Baca: Pemkab Bireuen Gelar Rapat Kesiapan Ikut PKA, Ini yang Dibahas
Baca: Penculik Remaja Putri Asal Bireuen Ditangkap di Bandara Kualanamu, Berawal dari Kenalan di Facebook
Syafruddin mengaku heran apabila benar ada polisi yang masih memungut dari sopir truk. Padahal, remunerasi polisi sudah cukup besar.
Oleh karena itu, sanksi pemecatan akan langsung diberikan kepada polisi yang masih melakukan pungli.
Bahkan, sanksi tak hanya dikenakan pada oknum polisi yang melakukan pungli, namun bisa juga kepada kapolda setempat.
Sebab, kapolda dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap anak buahnya.
"Kapoldanya kita copot. Saya enggak main-main kalau saya," ujarnya.
Syafruddin mencontohkan, Brigadir Jenderal (Pol) I Ketut Argawa dicopot dari jabatan Kapolda Sulawesi Tengah pada April lalu.
Menurut dia, pencopotan itu terjadi karena Ketut gagal mengawasi anak buahnya saat penggusuran lahan warga di Tanjung Luwuk, Kabupaten Banggai.
Akibatnya, penggusuran itu berlangsung kisruh.
"Kapolda Sulteng kita copot gara-gara pembersihan kasus di Banggai," kata Syafruddin.
Baca: Dua Warga Peusangan Dibacok, Tersangka Menyerahkan Diri
Baca: Kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Apa Sebenarnya Terjadi? Begini Kronologinya
Wakapolri Tantang Sopir Truk Rekam Polisi yang Terima Pungli
Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin menantang para sopir truk untuk merekam oknum polisi yang melakukan pungutan liar di jalanan.
Ia memastikan, apabila ada bukti yang cukup, maka polisi yang melakukan pungli akan langsung dipecat.
"Silakan videokan para polisi yang ada di jalan. Ini perintah saya. Saya langsung pecat. Begitu ada videonya benar, kita pecat hari itu. Telanjangin dia. Keras sekali kita," kata Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Syafruddin mengaku heran apabila benar ada polisi yang masih memungut dari sopir truk.
Padahal, remunerasi polisi sudah cukup besar.
Oleh karena itu, sanksi pemecatan akan langsung diberikan kepada polisi yang masih melakukan pungli.
Menurut Syafruddin, polisi sangat terbuka menerima laporan yang datang soal kelakuan oknum polisi.
Namun, ia meminta agar laporan yang disampaikan itu juga disertai bukti.
Jika laporan yang disampaikan mengada-ada, maka pelapor juga bisa dijerat pidana.
Karena itu lah, Syafruddin meminta para sopir truk untuk merekam aksi oknum polisi yang melakukan pungli.
"Saya tantang. Silakan. Harus ada bukti. Kalau enggak, saya proses, penjarain dia," kata dia.
Baca: Pernikahan Murid SD dengan Pria 21 Tahun Akhirnya Batal, Sang Ibu Menangis Histeris dan Pingsan
Baca: Hina Kapolri dan Polda Sumut di Media Sosial, Mantan Polisi ini Diciduk di Rumahnya
Presiden Jokowi Perintahkan "Sikat Semuanya"
Presiden Joko Widodo mengatakan selama ini tidak mendapat laporan dari bawahannya terkait banyaknya pungutan liar terhadap sopir truk di jalanan.
Presiden Jokowi baru mengetahui bahwa pungli di jalanan masih marak setelah ia bertemu langsung dengan puluhan sopir truk di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
"Saya dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para sopir, ternyata sangat banyaknya, kaget dong," kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai pertemuan itu.
Presiden Jokowi meminta Menteri Perhubungan Budi Karya dan Wakil Kepala Polri Komjen pol Syafruddin yang hadir dalam pertemuan itu untuk segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan para sopir truk.
Baca: Mantan Ketua PKPI Aceh Selatan Ajukan Banding
Baca: Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar
Ia meminta preman-preman yang selama ini memalak sopir truk untuk ditindak. Begitu pula apabila ada oknum polisi atau petugas dinas perhubungan yang bermain.
"Disikat semuanya," tegas Presiden Jokowi.Presiden mengatakan, pungli membuat sopir truk tak nyaman dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, membuat ongkos transportasi logistik menjadi lebih mahal.
"Menyebabkan biaya tinggi ongkos transportasi kita, cost-cost tambahan yang seharusnya tidak perlu," kata Presiden.
Saat ditanya wartawan bagimana cara untuk memberantas pungli dan premanisme ini, Presiden Jokowi meminta hal tersebut langsung ditanyakan ke Menhub dan Polri.
"Saya kira ini pekerjaan besarnya Polri dan Perhubungan," kata dia.
Sebelumnya, dalam pertemuan Presiden Jokowi dan para sopir truk, mereka mengeluhkan masih banyaknya pungli yang dilakukan preman dan aparat.
Mereka harus membayar sejumlah uang kepada preman apabila melintas di daerah tertentu.
Ada juga yang mengaku diperas oknum polisi dan dinas perhubungan karena kelebihan muatan.
Padahal, sopir truk merasa tidak ada aturan yang jelas soal batas maksimal muatan yang bisa diangkut.(*)
Baca: Dua Tunanetra Ikut SBMPTN di Unsyiah
Baca: Pekerja PLN Temukan Granat Lontar
Baca: 3 Daerah Melamar Jadi Tuan Rumah Popda
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wakapolri Ancam Copot Kapolda hingga "Telanjangi" Polisi yang Lakukan Pungli"