Rusia Kecam Pernyataan Dubes AS untuk PPB Mengenai Kematian Demonstran Palestina di Gaza

SERAMBINEWS.COM, MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Kamis (17/5/2018), mengecam pernyataan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengenai kematian demonstran Palestina di Gaza.

Puluhan warga sipil Palestina tewas selama protes - termasuk anak-anak yang tidak memiliki hubungan dengan Hamas - yang diklaim Haley bertanggung jawab atas insiden baru-baru ini di Gaza.

Dalam sebuah konferensi pers di Moskow, Lavrov mengatakan:

"Ini adalah sebuah fitnah untuk mengalihkan pembicaraan yang jujur dan serius tentang inti masalah di wilayah Timur Tengah dan menghalangi keputusan Majelis Umum PBB mengenai pembentukan negara Palestina."

(Baca: Lebih 40 Negara Islam Berkumpul di Istanbul, Indonesia Tegaskan Komitmen Dukung Palestina Merdeka)

Dia juga mengatakan bahwa masalah negara Palestina tidak dapat diputuskan secara sepihak, dan harus diselesaikan melalui dialog langsung antara Israel dan Palestina.

"Ketiadaan keputusan mengenai masalah Israel-Palestina selama beberapa dekade menjadi salah satu faktor kunci mengapa banyak pemuda yang direkrut oleh organisasi-organisasi ekstremis," tambah Lavrov.

Lavrov menyampaikan bahwa Rusia sangat prihatin dengan situasi di Gaza yang terkepung, tanpa makanan dan bantuan kemanusiaan, dan Rusia siap memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina.

(Baca: Hari Paling Berdarah di Gaza, 60 Warga Palestina Meninggal Dunia dan Ribuan Terluka)

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 62 demonstran Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel.

Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan atas permintaan Kuwait, Haley mengklaim bahwa Israel telah "menahan diri" dan menyalahkan Iran yang diduga memberikan dukungan ke Hamas.

Pemukim Yahudi Lintas Anak Palestina

Sementara itu, seorang anak Palestina dilaporkan terluka akibat terlindas kendaraan pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, Jumat (18/5/2018).

Dikutip Serambinews.com dari Kantor Berita Turki, Anadolu Agency, menurut penuturan saksi mata, anak bernama Yamen Tayyil Awda dan berusia 11 tahun itu terluka akibat tertabrak mobil pemukim Yahudi di daerah Hawara, bagian selatan Nablus.

(Baca: HEBOH! Tutup Botol Bir Tertera Kalimat Suci Umat Islam, Begini Asal Muasalnya)

Setelah serangan tersebut, bocah Palestina itu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Sementara itu, tentara Israel dilaporkan telah berada di lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Pemukim Yahudi di wilayah pendudukan Israel kerap melakukan penyerangan terhadap warga Palestina dengan kendaraan mereka secara "sengaja", menyebabkan warga Palestina terluka.

Kejahatan Perang

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina menyatakan tindakan Israel membunuh dan melukai demonstran Palestina secara sengaja merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma.

Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di wilayah Palestina yang diduduki, Michael Lynk berbicara pada sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Jumat (18/5/2018), terkait situasi HAM yang semakin memburuk di Palestina.

“Saya harus menjelaskan bahwa 'pembunuhan yang disengaja' dan 'menciptakan penderitaan besar atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan' warga sipil adalah pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan kejahatan perang menurut Statuta Roma," kata Lynk melalui sambungan telekonferensi.

(Baca: Buka Puasa Langsung Mengkonsumsi Nasi, Bolehkah? Ini Penjelasannya!)

Lynk menyampaikan bahwa Israel telah membunuh lebih dari 100 demonstran Palestina dan melukai lebih dari 12 ribu lainnya dalam 7 pekan terakhir.

"Siapa yang akan menanggung ini?" ujar Lynk menyatakan bahwa penanggung jawab utama pembantaian warga Palestina adalah militer Israel dan pengambil keputusan dalam pemerintah Israel.

Lynk menyatakan bahwa Palestina memiliki seluruh hak asasi manusia, termasuk melakukan demonstrasi damai.

Dia menambahkan, masyarakat internasional harus menerapkan tekanan agar Israel memenuhi tanggung jawab yang berdasarkan pada hukum internasional.

Sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga mengadakan sesi khusus untuk membahas situasi populasi Muslim Rohingya di Myanmar pada 5 Desember 2017 lalu.(aa.com.tr)