Opini
Gentingnya Reformasi Distribusi BBM Murah
SEIRING melonjaknya harga minyak dunia, komitmen pemerintah terhadap reformasi penyediaan bahan bakar
Sebagaimana penggunaan energi terbarukan dapat menjadi usaha mitigasi perubahan iklim, namun penyediaan BBM murah menjadi resistensi bagi percepatan inovasi teknologi energi terbarukan dalam negeri. BBM murah membuat teknologi energi terbarukan kurang kompetitif. Sebuah studi yang dilakukan oleh GSI (Global Subsidies Initiatives) mengungkapkan bahwa alokasi subsidi BBM dalam jumlah besar akan menjadi satu faktor penghambat utama bagi Indonesia untuk mencapai target 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional di 2025.
Ketiga, kebijakan distribusi BBM murah nyatanya menjadi beban keuangan bagi negara. Apalagi, ketika pendapatan negara dari industri minyak bumi terus menurun. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kebijakan distribusi BBM murah berdampak pada konsumsi berlebihan, maka alokasi anggaran negara untuk subsidi akan terus meningkat. Dari 1994 hingga 2018, alokasi subsidi dalam anggaran belanja negara meningkat dari 2,5% menjadi 7,4%.
Dapat diamati, di semester kedua 2018, pemerintah merevisi anggaran belanja negara untuk subsidi energi, dari Rp 94,5 triliun menjadi Rp 163,5 triliun. Ini menunjukkan, bahwa kebijakan penyediaan BBM murah tidak mungkin terus berlanjut ketika harga minyak dunia merangkak naik, sehingga anggaran negara perlu disesuaikan kembali.
Tanpa disadari oleh masyarakat, nyatanya beban keuangan negara akibat kebijakan-kebijakan ini ditanggung oleh Pertamina. Ini terjadi karena pemerintah belum juga mengompensasi kerugian yang dialami Pertamina akibat penjualan BBM di bawah harga keekonomian. Pertemuan antara Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri ESDM di Agustus 2018 menyatakan kesepakatan pemerintah untuk membayar utang subsidi ke Pertamina sebesar Rp 20 triliun melalui skema cicilan.
Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa BBM murah adalah dambaan seluruh pihak. Namun, ketika penjualan BBM dilakukan di bawah harga keekonomiannya akan membuat masyarakat menderita di kemudian hari. Untuk itu, dukungan masyarakat terhadap reformasi kebijakan distribusi BBM murah sangat diperlukan, begitupun dengan komitmen pemerintah.
* Ichsan Saif, alumnus Master of Energy Change (Advanced) di Australian National University. Email: ichsan.mbo@gmail.com
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/kendaraan-antrean-untuk-mengisi-bahan-bakar-minyak-bbm_20180612_101232.jpg)