Penasihat Presiden Martti Ahtisaari Kunjungi Aceh, Ini Tujuan dan Orang-orang yang Ditemui
Sebagai orang yang pernah terlibat dalam perdamaian Aceh, Jaakko Oksanen sangat senang dan gembira, karena bisa datang lagi ke Aceh.
Penulis: Herianto | Editor: Zaenal
lihat foto
Terkait hal ini, Jaakko Oksanen menyarankan agar hal itu terus diperjuangkan melalui jalur politik dan legal hukum.
“Saran dan usul yang kami terima dari ketua dan anggota DPRA, mengenai hal yang belum berjalan itu, akan kami sampaikan kepada Presiden Martti Ahtisaari, selaku pihak yang memfasilitasi Perdamaian Aceh, pada tanggal 15 Helsinki 2015 lalu, di Helsinki, Fitlandia,” kata dia.
“Info itu sangat penting bagi kami untuk mengetahui kondisi terkini mengenai perjalanan perdamian Aceh, selama 13 tahun,” lanjutnya.
(Utusan Martti Tanya Nasib MoU)
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, kehadiran petinggi CMI Martti Ahtisari Center ke Aceh, dalam rangka melihat perkembangan pelaksanaan kemjuan perdamaian Aceh, setelah 13 tahun berjalan.
Muharuddin menyampaikan terima kasih atas kepedulian pimpinan CMI yang terus memantau perdamaian Aceh.
Namun begitu, kata dia, dalam perjalanan perdamaian Aceh, masih ada hal-hal yang belum berjalan sesuai dengan isi UUPA.
Di antaranya soal bendera dan lambang Aceh, qanunnya sudah disahkan, tapi pusat belum memberikan persetujuan untuk dilaksanakan.
Kecuali itu, pembagian tanah bagi mantan kombatan GAM juga belum dilaksanakan sampai kini, dan lainnya.
Yang sudah dirasakan sebagian masyarakat Aceh, atas perdamaian Aceh adalah, Aceh sudah menerima dana otonomi khusus sepuluh tahun dari rencana yang akan diberikan 20 tahun lamanya.
Ketua maupun Pimpinan DPRA yang hadir dalam pertemuan, meminta dua utusan CMI Martti Ahtisari Center yang datang ke Aceh untuk melaksanakan monitoring perdamaian Aceh.
“Yang disampikan kepada Presiden Marttiti Ahtisaari nanati jangan kondisi amannya saja, tapi poin-poin perdamian Aceh yang belum jalan juga harus disampikan untuk dilakukan pertemuan kembali, antara CMI dengan pemerintah Pusat dan perwakilan GAM,” kata Muharuddin.
(Hari Ini, KPK Kembali Panggil Fenny Steffy Burase Terkait Kasus Irwandi Yusuf)
Hal itu, kata Tgk Muharuddin, dimaksudkan untuk menyikapi mengenai isi poin-poin MoU yang belum berjalan, agar perdamaian Aceh terus berjalan sepanjang masa, dan tidak menimbulkan konflik kembali.
Beberapa Anggota DPRA, seperti Zuriat Suparjo, Azhari Cage, Iskandar Usman Al Farlaki, Nurzahri berpendapat, konflik Aceh bisa saja muncul seketika akibat ketidakpuasan masyarakat Aceh, atas poin-poin perdamaian yang belum dijalankan pemerintah pusat untuk mantan kombatan GAM maupun masyarakat Aceh secara menyeluruh.(*)
