Membangun Dayah Model Aceh di Moro Filipina, Mungkinkah?

Oleh Tgk Muhammad Faisal *)

SETELAH mengikuti serangkaian kegiatan diskusi dan silaturahim dengan berbagai komunitas Islam di Mindanao, Filipina, menarik bagi saya untuk berbagi beberapa hal yang ditemukan di Mindanoa ini.

Serangkaian kegiatan dihadiri oleh para ulama, kombatan pejuang Moro Islamic Liberation Front (MILF), pelajar muslim, NGO, dan aktifis lintas organisasi, mulai dari tanggal 10 sampai 16 November 2018.

Menurut saya, kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi komunitas muslim di Mindanao, tapi juga terkhusus bagi kita yang berada di Indonesia.

Karena melalui program ini, kami mempunyai kesempatan untuk saling belajar satu dengan yang lain.

Perjumpaan kami dengan komunitas muslim Mindanao dengan berbagai kompleksitas persoalan politik, sosial dan agama yang mereka hadapi, telah memperkaya pengalaman dan pandangan kami tentang masa depan dan tantangan umat Islam ke depan di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi ekstrimisme.

Kunjungan saya ke Mindanao berselang seminggu setelah kunjungan 25 orang kombatan MILF dan beberapa perwakilan dari United Nations Development Programs (UNDP) dalam rangka studi banding ke Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee, Siem, Darussalam, Aceh, Selasa 23 Oktober 2018.

Baca: Dipimpin Abunawas, Delegasi Moro Islamic Liberation Front (MILF) Belajar Implementasi Damai ke Aceh

Saya diundang ke Mindanao untuk mempersentasikan lebih mendalam tentang kurikurikum dayah di Aceh kepada santri dan pengurus pesantren di Mindanao, Filipina.

Asumsi saya, ini adalah bentuk keseriusan pihak MILF, UNDP, dan pemerintah Filipina untuk mencari format pendidikan Islam moderat yang jauh dari radikalisme dan terorisme.

Asas dasar yang mereka cari adalah, pendidikan berkarakter tawassuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh sebagaimana pendidilkan kita di Indonesia.

Suasana Konflik Aceh di Mindanao

Dalam perjalanan darat di beberapa daerah Mindanao, tak ubahnya sepertinya zaman konflik RI - GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tempo dulu.

Di beberapa daerah yang belum kondusif, seperti perjalanan darat dari Davao City, kota terbesar kedua setelah Manila menuju Cotabato City, Check point militer (sweeping) lumayan banyak sepanjang jalan.

Beberapa foto sejumlah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) terpajang di setiap check point.

Mereka merupakan para pejuang yang masih dicari oleh pemerintah Filipina.

Karena semua faksi-faksi masih bersenjata lengkap.

Belum ada pemotongan senjata sebagaimana yang pernah dilakukan di Aceh pascadamai.

Baca: Mirip Sejarah GAM di Aceh, Natalius Pigai Ungkap Awal Mula Berdirinya OPM di Papua

Jadi, perjalanan damai mereka tak semulus yang Allah SWT karuniakan kepada RI-GAM.

Para pejuang Bangsmoro terpecah ke beberapa faksi yang sudah berbeda dasar dan haluan perjuangan, mungkin tersebab inilah perdamaian sulit dicapai di sini.

Lebih kurang hampir sama dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di bawahnya ada beberapa faksi dan kesukuan.

Perdamaian yang disepakati Bangsamoro - Filipina pun masih sangat rapuh, karena semua kelompok masih memiliki senjata dan ada struktur pemerintahan dalam pemerintahan.

Sekarang, muslim Bangsamoro sedang mencari format terbaik dalam segala hal untuk menyongsong referendum pada tahun 2019 mendatang.

Baca: UU Otonomi Bangsamoro Diteken, Presiden Filipina Tawarkan Perdamaian kepada Kelompok Abu Sayyaf

“Alhamdulillah'ala kulli haal,” sebagai ibrah, kita sepatutnya bersyukur atas rahmat Allah SWT, Aceh  sampai saat ini perdamaiannya masih terwat dengan rapi, bahkan sekarang, perdamain Aceh, sudah menjadi pilot project penyelesaian konflik separatisme di Asia dan dunia.

Baca: Turki Sambut Baik Undang-undang Otonomi Bagi Muslim Moro Filipina

Tim kami

Kami diundang dari berbagai unsur. Penulis, Muhammad Faisal dari Dayah Aceh dan UIN Ar-Raniry, Nur Rosyid Murtadho, Koordinator FNKSDA (Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam), Fuad Faizi dari UIN Cirebon, Muhammad Husein, senior ulama NU dan dua anggota UNDP.

Dari amatan saya, pemerintah Filipina fokus membina kelompok MILF yang sudah berdamai dengan pemerintah untuk melakukan semacam "asimilasi" agar tidak terkontaminasi dengan berbagai bentuk ancaman perdamaian yang disepakati dengan susah payah.

Di antaranya, pada pendidikan agama Islam yang sebenarnya jauh dari radikalisme dan terorisme.

Karena memang domain saya, dalam berbagai kesempatan saya persentasikan model kurikulum sebagaimana yang sudah ada pada Dinas Pendidikan Dayah (DPD) Aceh yang jauh dari radikalisme dan terorisme.

Baca: Milisi Muslim Moro Pelajari Damai Aceh

Baca: Akademisi dan Peneliti Aceh Bahani Bangsamoro soal HAM

Di antaranya, di hotel Royal Mandel, Davao City, Pulau Mindanao, Pilipina, di Red Planet Cagayan De Oro, dan di Cotabato City.

Acara yang dilaksanakan oleh UNDP dan Al Qalam serta didukung penuh oleh otoritas Filipina, saya dituntut layaknya ulama dan tokoh pendidikan di Aceh.

Padahal sudah saya sampaikan, saya bukanlah ulama, di Aceh masih banyak ulama besar yang mumpuni menyelesaikan konflik, berdamai, dan mengisinya dengan pendidikan untuk generasi muda Islam.

Analisis

Setelah mereka mengamati Aceh berdamai dengan RI, kemudian berkunjung ke Aceh bulan Oktober 2018 lalu, juga setelah mendengar langsung dari kami tentang otonomi khusus, provinsi istimewa dalam bidang agama dan adat, seperti adanya lembaga MPU, Dinas Dayah, Majlis Adat Aceh dan lain-lain, mereka berkeinginan akan membangun khusus lembaga pendidikan layaknya dayah di Aceh sebagai solusi penangkal generasi yang jauh dari ajaran radikalisme dan terorisme.

Dengan pertimbangan amatan dan analisis mendalam, kami menyimpulkan setidaknya ada empat hal penting dan mesti menjadi perhatian pada muslim Bangsamoro ini.

Pertama, Bangsamoro terkena imbas Arab Spring dan konflik jazirah Arab.

Hal ini terlihat sudah ada benih-benih perselisahan dari dalam berbagai faksi, berupa konflik sektrarian pada teologis dan ideologis perjuangan.

Kedua, Perlunya narasi Islam alternatif bagi Bangsamoro, khususnya kalangan muda yang menghendaki perdamaian pada Bangsamoro.

Baca: Jalankan Reintegrasi, Mantan Pejuang Moro akan Tiru Pola Pertanian Dinamis Lamteuba

Sebagai bentuk keseriusan menyelesaikan konflik Bangsamoro, dalam beberapa forum, saya merekomendasikan program yang bisa ditindaklanjuti dalam kerja sama dengan Aceh atau Indonesia.

Pertama, Menyelenggarakan pertemuan dan diskusi di tingkat terendah, seperti di masjid, markaz, ma’had, dan madaris yang menyentuh masyarakat akar rumput.

Kedua, menggandeng sebanyak mungkin ulama muda untuk mengembangkan dialog keagamaan yang toleran sebagai jalan membangun narasi alternatif.

Ketiga, mendirikan pesantren atau dayah (islamic boarding school) berdasarkan teologi ahlus sunnah wal jamaah al-asy’ariyah seperti di Indonesia, sebagai ruang menyiapkan generasi baru yang berkarakter tawassuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh sebagaimana pendidilkan kita di Indonesia.

Keempat, menyusun kurikulum berdasarkan kurikulum pesantren di Indonesia, yang disesuaikan dengan kearifan lokal, berdasarkan masukan dan kebutuhan kaum muslim Mindanao.

Kelima, mengirim tenaga pengajar untuk mengikuti training di pesantren atau dayah di Indonesia.

Keenam, mendatangkan guru dari pesantren Indonesia untuk membantu sistem pengajaran di Mindanao.

Tujuh, mengirim para santri atau pelajar dari Mindanao ke pesantren atau dayah di Indonesia.

Kedelapan, membuat program pertukaran pelajar antara pelajar Islam Mindanao dan Indonesia.

Akhirnya, sebagai saudara sesama muslim kita merasa senasib, berharap mereka cepat keluar dari kemelut konflik yang mendera semua pihak itu. Amiin. Semoga.

Hasbunallah, wanikmal wakil, nikmal maula wanikman nasir

*) PENULIS adalah Pimpinan Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee, Dosen UIN Ar-Raniry dan Anggota MPU Aceh Besar. Melaporkan dari Manila, Filipina, Jumat16 November 2018.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.