Opini

Program Rumah Duafa dan Pengentasan Kemiskinan

PENANGGULANGAN permasalahan penduduk miskin, upaya yang dilakukan adalah pemenuhan hak dasar penduduk

Program Rumah Duafa dan Pengentasan Kemiskinan
SERAMBINEWS.COM/IDRISISMAIL
Penerima rumah duafa di Gampong Mee Peuduek, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, Martonis menunjukkan platfon yang dipasang seadanya dengan menggunakan triplek sambungan , Senin (17/4/2017).

Hasil evaluasi dari program tersebut memberikan gambaran hasil positif dalam pengentasan kemiskinan, sebagai contoh Provinsi Riau dan Kota Tanggerang. Meskipun pembangunan rumah layak huni bukanlah satu-satunya indikator penentu dalam pencapaian keberhasilan tersebut, namun sangat berdampak positif terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat miskin.

Melihat keseriuasan pemerintah Aceh dalam pengentasan kemiskinan salah satunya melalui program pembangunan rumah duafa, seperti tertuang dalam KUA/PPAS 2019, bahwa Pemerintah Aceh kembali menambah usulan untuk pembangunan 6.000 unit rumah duafa. Oleh karena itu, penulis optimis bahwa pemerintah Aceh dapat mewujudkan mimpinya untuk menekan angka kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan
Berikut ini, penulis mencoba untuk memberikan pandangan pribadi tentang efektivitas program rumah duafa dalam wacana pengentasan kemiskinan, yaitu: Pertama, konsep dwifungsi rumah. “Rumah baru adalah peluang usaha baru” kutipan ini bisa menjadi landasan pemikiran Pemerintah Aceh dalam optimalisasi potensi program rumah duafa sebagai alat pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Aceh pada 2018 ini telah memprogramkan pembangunan 4.142 unit rumah, namun semua bangunan rumah yang direncanakan adalah tipe 36. Rumah tipe ini, biasanya murni digunakan sebagai hunian tempat tinggal. Padahal pemerintah bisa saja membangun rumah produktif, yaitu rumah sebagai tempat untuk masyarakat memberdayakan diri menjadi pelaku usaha.

Masyarakat mestinya diberi pilihan, sehingga konsep pembangunan rumah sebagai tempat usaha bisa terealisasi. Contoh, sebagian masyarakat miskin mungkin ada keinginan untuk mengembangkan usaha dagang (jualan). Maka pemerintah bisa memfasilitasi pembangunan ruko (rumah toko), selain tempat tinggal mereka juga bisa memulai dan mengmbangkan usahanya.

Dan, kedua, sinergisitas program yang berkelanjutan. Dalam APBA tahun 2018 pemerintah Aceh telah menganggarkan Rp 166,8 miliar bertajuk program “Aceh Kaya”. Program tersebut dimaksudkan untuk mendukung dan memperkuat sektor UMKM di Aceh. Sinergisitas yang penulis maksud di sini adalah bagaimana program-program “Aceh Hebat” dapat mendukung satu sama lain. Misalnya pengadaan rumah dhuafa, bukan hal yang mustahil jika pengadaan rumah ini sekaligus menjadi pengadaan tempat usaha bagi masyarakat miskin.

Sehingga untuk membuka usaha tidak lagi terkendala dengan biaya tempat, masyarakat tidak perlu untuk membangun tempat usaha lainnya, karna rumah tempat tinggal bisa menjadi tempat untuk mereka membuka usaha. Sehingga modal usaha yang disiapkan pemerintah menjadi efektif dan efisien.

Selain itu, sinergisitas antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota juga sangat penting untuk mendukung validitas data penerima bantuan rumah duafa, sehingga program bisa berjalan tepat sasaran. Semoga!

Raman Dhawis Sandika, alumnus Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, saat ini sebagai Mahasiswa Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Email: raman.dhawis@gmail.com

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved