Aceh Termiskin Se-Sumatera, Karang Taruna Minta Dana Desa Dioptimalkan

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh memaparkan, Aceh menempati posisi pertama dengan jumlah persentase penduduk miskin tertinggi se-Sumatera.

Jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2018 mencapai 831 ribu orang atau sekitar 15,68 persen.

Di level nasional, Aceh menempati urutan ke enam setelah Papua (27,43 persen), Papua Barat (22,66 persen), Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Maluku (17,85 persen), dan Gorontalo (15,83 persen).

Baca: Aceh Termiskin se-Sumatera, Posisi ke-6 se-Indonesia

Karang Taruna Aceh menaruh perhatian besar terhadap data yang dipublis BPS Aceh awal Januari lalu.

Ketua Karang Taruna Aceh, Ismet ST MT mengatakan, ini adalah problem besar bagi segenap pemangku kepentingan di Aceh, tak terkecuali perangkat gampong.

Karang Taruna selaku organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda di Aceh mengatakan, pemerintah di setiap level harus segera melakukan upaya untuk mengentaskan angka kemiskinan di Aceh.

Menurut Ismet, dana desa yang selama ini digelontorkan cukup besar oleh pemerintah merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan angkat kemiskinan melalui program-program di masyarakat.

Baca: Aceh Termiskin di Sumatera, Haji Uma Bilang Prihatin Tapi tak Lagi Mengejutkan

Ismet ST MT mengingatkan seluruh perangkat desa di Aceh untuk memaksimalkan penggunaan dana desa.

Menurut Ismet, dana desa jangan hanya digunakan untuk pengembangan infrastruktur desa saja.

"Selama ini dana desa banyak dialokasikan untuk belanja fisik dan infrastruktur di gampong-gampong serta sangat minim pos anggaran desa untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi Karang Taruna Aceh berharap dana desa jangan hanya untuk pengembangan infrastruksur saja, tapi juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Ismet kepada Serambi, Selasa (29/1/2019).

Ismet mengatakan, dana desa merupakan pos anggaran terbesar bagi setiap gampong, jika dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran, maka dana ini sangat berguna, termasuk untuk mengentas angka kemiskinan.

Baca: Dulmusrid Ingin Label Aceh Singkil sebagai Daerah Termiskin dan Tertinggal Dihilangkan

Menurutnya, tahun 2019 adalah tahun ke lima bergulirnya alokasi dana desa setelah lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Sejak 2015 Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang langsung dikelola penuh oleh perangkat desa di seluruh Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, Ismet mengingatkan kepada seluruh perangkat desa yang ada di Aceh agar pengelolaan dana desa bisa tepat sasaran dan transparan.

"Dana desa ke depannya harus difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di gampong agar roda ekonomi masyarakat bisa tergerak sehingga masyarakat memiliki pendapatan. Apalagi saat ini kondisi Aceh masih sebagai daerah termiskin di Sumatera. Kita seharusnya malu dengan predikat tersebut," kata Ismet.

Baca: Ismet Tanjung Pimpin Karang Taruna Aceh

Khusus untuk sektor pemuda, selaku Ketua Karang Taruna Aceh, Ismet mengharapkan kepada seluruh kepala desa di Aceh mengalokasikan anggaran desa untuk pemberdayaan Karang Taruna di Gampong.

Menurutnya, pemuda harus dilibatkan serta ambil bagian dalam pembangunan gampong.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sangat jelas disebutkan dalam Pasal 16 bahwa; belanja dana desa selain untuk belanja aparatur dan infrastruktur, juga harus dialokasikan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya belanja untuk pemberdayaan pemuda melalui Karang Taruna tingkat Gampong.

"Saat ini, banyak pemuda Aceh yang terjebak dalam pusaran narkoba. Kondisi tersebut butuh perhatian semua elemen masyarakat untuk menyelamatkan generasi muda Aceh dari pengaruh narkoba. Dana desa adalah salah satu solusi," pungkas Ismet ST MT. (*)