Pokir Aroma Poker

Sedikit berandai, sekiranya umpamanya, jika pokir ini diatur dengan baik bisa jadi ini sangat produktif. Adalah sangat layak dan tepat bahwa setiap daerah terkecil dalam satu wilayah menikmati satu bentuk pembangunan, khususnya yang menyentuh pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan, pekerjaan, dan lain-lain.

Dalam hal ini fungsi peran dan fungsi anggota dewan sebagai pemberi garansi bahwa itu akan betul-betul dikerjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Tentu dalam hal ini anggota dewan betul-betul mengumpulkan data dan fakta di lapangan dan menggolkannya sesuai skala prioritas berdasarkan analisis USG (urgency, seriuousness, and growth).

Maraknya dana pokir atau dana aspirasi tampaknya adalah buah dari konsep daerah pemilihan yang sesungguhnya juga karya para bidan UU Pemilu. Dapil yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, adalah pendorong besar bagi adanya pos pokir ini; sebagai bentuk “balas budi” bagi anggota dewan yang terpilih dari suatu dapil. Yang aneh, dana pokir diplot untuk masing-masing orang, padahal kalau diplot untuk semua anggota dewan dari dapil itu mungkin akan sedikit mengurangi kecurigaan publik dan menurunkan aroma poker-nya.

Dana sebesar itu jika tidak betul-betul diawasi akan berperan menempatkan Aceh kembali ke peringkat wahid termiskin di Sumatra. Agar tidak jatuh ke lubang yang sama, maka perlu upaya bersama untuk mengawal dana pokir ini, agar penampilannya nanti tidak mengulang penampilan dana aspirasi yang jelas-jelas salah sebagaimana yang diakui oleh seorang wakil ketua DPRA. Setidaknya, perubahan nama dari dana aspirasi menjadi dana pokir merupakan semangat untuk berubah yang tulus, bukan sekadar upaya kamuflase yang mengelabui publik.

* Dr. Marah Halim, S.Ag., M.Ag., M.H., Widyaiswara BPSDM Aceh. Email: marahh77@gmail.com