Sistem Pemilu Padat Modal

Karena itu, sistem proporsional terbuka yang kita adopsi menjadi penyebab tingginya biaya pemilu Indonesia. Akhirnya, sistem pemilu yang diharapakan ideal menjadi sistem pemiludengan modal yang padat. Dalam pemilu dengan modal padat, derajat profesionalisme kampanye sangatbergantung pada basis sumber daya yang dimiliki caleg. Peserta pemilu dipaksa mengeluarkan dana kampanye untuk politik uang dan pembelian suara demi menyukseskan pencalonannya.

Ibarat jebakan, caleg yang memberikan politik uang sesungguhnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak masyarakat. Masyarakat tidak diarahkan untuk memenangkan agenda perubahan, melainkan hanya memenangkan kepentingan caleg. Setelah caleg terpilih, tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena iahanya akan sibuk selama periodenya berkuasa mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkannya untuk menyuap para pemilih.

Padahal sejatinya, dalam demokrasi rakyatlah yang berhak menuntut pertanggungjawaban politisi. Namun, jika politisi telah membeli suara, maka pemilihlah yang justru dimintai pertanggungjawaban, karena mereka sudah menukar mandat demokratik yang mereka miliki dengan harga yang murah.

* Zahlul Pasha, Peneliti Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email: pashaelkarim@gmail.com.