Invest in Aceh

Pemerintah Aceh Sederhanakan Regulasi Penanaman Modal, untuk Tarik Minat Investor

Penyederhanaan tersebut dikeluarkan sebagai wujud inovasi dari pemerintah dalam rangka menarik minat investor di Aceh.

Pemerintah Aceh Sederhanakan Regulasi Penanaman Modal, untuk Tarik Minat Investor
DOK. DPMPTSP Aceh
Sosialisasi Qanun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, di Grand Nanggroe Hotel, Banda Aceh, Selasa (19/3/2019). 

Kepala DPMPTSP Aceh Dr. Aulia Sofyan dalam sambutannya mengatakan, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman modal ini merupakan penggantian terhadap Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Aceh.

“Qanun ini telah menyesuaikan dengan PP 24/2018 dan menawarkan kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal di Aceh. Aceh memberikan fasilitas pengurangan pajak dan retribusi sampai dengan 60 persen bagi perusahaan yang berinvestasi di Aceh,” kata Aulia Sofyan.

“Banyak fasilitas dan kemudahan untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh birokrat jebolan University of Queensland Australia ini.

Zulkifli H SE, selaku moderator dalam pengantarnya mengatakan, diskusi tentang OSS PP 24 Tahun 2018 menjadi isu yang sedang marak dibahas.

PP yang terbit 21 Juni 2018 ini memerintahkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mencabut peraturan daerah yang tidak sesuai dengan NSPK perizinan terkait dengan PP 24/2018.

“Aceh inisiator pertama dari sisi regulasi,” sebut Zulkifli.

Baca: Ismail Rasyid, Pengusaha Kelahiran Aceh Utara Berinvestasi di Timur Indonesia

Kepala Biro Hukum Setda Aceh Amrizal J Prang, SH, LL, M dalam paparannya menyatakan, ketika qanun ini dibuat, sudah ada ketentuan yang mengenai penyelenggaraan penanaman modal.

Dia menyebutkan, yang diatur di dalam qanun ini berlaku mutatis mutandis, sehingga Qanun Penanaman Modal ini berlaku untuk seluruh kabupaten/kota.

Baca: Rektor Unsyiah Serukan Alumni Investasi di Aceh

Dr. Azhari Yahya SH MCL MA, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala mengatakan, keberadaan Qanun Aceh ini tentunya sangat sejalan dengan tujuan penanaman modal.

“Yaitu mempercepat pembangunan ekonomi Aceh guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Aceh,” ujar Magister Hukum Komparatif (MCL) International Islamic University Malaysia.

Halaman
123
Penulis: Zainal Arifin M Nur
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved