Sebut Terjadi Kecurangan, Prabowo Akan Tolak Hasil Pemilu 2019

"Kami akan melakukan workshop dan mengumpulkan ahli IT dari berbagai universitas dan kami akan mengkaji, meneliti seilmiah mungkin, dan pada saatnya kami akan melakukan ekspose, paparan kepada umum, pada hari yang tepat minggu depan," ujar Calon Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers dengan wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Terkait dengan hasil perhitungan suara yang sedang berlangsung saat ini, Prabowo mengimbau semua pihak untuk tetap sejuk, tenang dan tidak emosional serta tidak mengambil tindakan di luar hukum.

Baca: Ini Tujuh Srikandi Pidie yang Melenggang ke Gedung DPRK, Satu Wajah Lama, Enam Wajah Baru

 Menurut Prabowo, pihaknya tidak akan bertindak ceroboh, tapi akan mengepankan sikap tenang dengan selalu memikirkan kepentingan yang terbaik.

Selain itu, dalam pernyataan pers yang turut dihadiri tokoh dari partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, Prabowo mengungkapkan bela sungkawa atas meninggalnya lebih dari 500 petugas pemilu dari berbagai tingkatan.

"Hal ini belum pernah terjadi dalam Pemilu Republik Indonesia. Kami mohon pihak yang berwajib menyelesaikan dan mengusut hal ini sehingga jelas bagi semua unsur tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kami rasa perlu ada visum atau pemerikasaan medis kepada petugas yang meninggal tersebut," ujar Prabowo.

Menurutnya hal tersebut perlu disikapi pihaknya di tengah perkembangan dinamika politik yang datang begitu cepat dan pesat.

Baca: Pria Ini Dijemput Polisi Jelang Akad Nikah Karena Telah Hamili ABG, Pengantin Wanita Syok

Selain itu, Prabowo juga menyinggung kasus yang membelit Ustaz Bachtiar Nasir yang ditetapkan polisi sebagai tersangka, dan pemeriksaan beberapa tokoh nasional lainnya.

Prabowo menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi kepada ulama dan pembungkaman terhadap demokrasi.

"Sudah mulai ada pemanggilan terhadap beberapa unsur tokoh pendukung kami yaitu sudah ada pemanggilan kembali kepada ustaz Bachtiar Nasir yang dinyatakan tersangka oleh kepolisan Republik Indonesia mengenai kasus yang sudah lewat 2017 lalu. Dimana dari berbagai segi setelah diperiksa sebetulnya tidak ada unsur pidana dan kejahatan dalam peristiwa tersebut, (tapi) kembali diangkat kasus lama tersebut. Kami merasa ini sebagai suatu tindakan sesudah pernyataan ijtimak ulama dan tokoh nasional yang ketiga, dan kami menganggap ini adalah upaya kriminalisasi ulama dan membungkam pernyataan sikap dari tokoh masyarakat dan unsur elemen dalam masyarakat," tegas Prabowo.

Padahal, kata Prabowo, demokrasi dan kehidupan konstitusi menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat.

Baca: Tagar #HastoMemfitnahRakyatAceh Jadi Trending Topic di Twitter

Hal ini juga dikaitkan dengan pernyataan petinggi-petinggi pemerintah yang seolah justru mengancam kebebasan menyatakan pendapat.

Prabowo juga menyentil soal pernyataan eks Kepala BIN AM Hendropriyono yang menyinggung masalah keturunan warga negara Indonesia.

"Kami melihat pernyataan tersebut bersifat rasis dan berpotensi untuk mengadu domba dan pecah belah antara anak bangsa," paparnya.

Terlebih kata Prabowo, hal yang memprihatinkan terdapat ada nada ancaman disuarakan oleh orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini.

"Untuk itu kami menyatakan keprihatinan kami. Kami yakin ini mungkin kehilafan beliau," ujarnya.

Baca: Prabowo Bakal Buka Kartu As, Sebut Pemerintah Kriminalisasi Ulama dan Bungkam Demokrasi