Sebut Terjadi Kecurangan, Prabowo Akan Tolak Hasil Pemilu 2019

Sebut Terjadi Kecurangan, Prabowo Akan Tolak Hasil Perhitungan Suara Pemilu Oleh KPU

SERAMBINEWS.COM - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu.

Mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

Baca: Berikut Daftar Makanan yang Dianjurkan dan Perlu Dihindari saat Sahur, Apa Saja?

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo mengatakan, selama ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Baca: 104 Napi Rutan Bireuen Tidur di Ruang Terbuka, Sudah Sangat Over Kapasitas

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso.

Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, tapi tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

Baca: FEATURE: Destinasi Kemanusiaan Menuju Kawah Ijen

Pemeriksaan Tokoh Nasional

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Koalisi Indonesia Adil Makmur menyatakan bakal membuka 'kartu As' dengan berbagai data pendukung yang dimiliki terkait dengan hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Data yang masih misterius itu bakal diungkap BPN Prabowo-Sandi pekan depan.

"Kami akan melakukan workshop dan mengumpulkan ahli IT dari berbagai universitas dan kami akan mengkaji, meneliti seilmiah mungkin, dan pada saatnya kami akan melakukan ekspose, paparan kepada umum, pada hari yang tepat minggu depan," ujar Calon Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers dengan wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Terkait dengan hasil perhitungan suara yang sedang berlangsung saat ini, Prabowo mengimbau semua pihak untuk tetap sejuk, tenang dan tidak emosional serta tidak mengambil tindakan di luar hukum.

Baca: Ini Tujuh Srikandi Pidie yang Melenggang ke Gedung DPRK, Satu Wajah Lama, Enam Wajah Baru

 Menurut Prabowo, pihaknya tidak akan bertindak ceroboh, tapi akan mengepankan sikap tenang dengan selalu memikirkan kepentingan yang terbaik.

Selain itu, dalam pernyataan pers yang turut dihadiri tokoh dari partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, Prabowo mengungkapkan bela sungkawa atas meninggalnya lebih dari 500 petugas pemilu dari berbagai tingkatan.

"Hal ini belum pernah terjadi dalam Pemilu Republik Indonesia. Kami mohon pihak yang berwajib menyelesaikan dan mengusut hal ini sehingga jelas bagi semua unsur tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kami rasa perlu ada visum atau pemerikasaan medis kepada petugas yang meninggal tersebut," ujar Prabowo.

Menurutnya hal tersebut perlu disikapi pihaknya di tengah perkembangan dinamika politik yang datang begitu cepat dan pesat.

Baca: Pria Ini Dijemput Polisi Jelang Akad Nikah Karena Telah Hamili ABG, Pengantin Wanita Syok

Selain itu, Prabowo juga menyinggung kasus yang membelit Ustaz Bachtiar Nasir yang ditetapkan polisi sebagai tersangka, dan pemeriksaan beberapa tokoh nasional lainnya.

Prabowo menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi kepada ulama dan pembungkaman terhadap demokrasi.

"Sudah mulai ada pemanggilan terhadap beberapa unsur tokoh pendukung kami yaitu sudah ada pemanggilan kembali kepada ustaz Bachtiar Nasir yang dinyatakan tersangka oleh kepolisan Republik Indonesia mengenai kasus yang sudah lewat 2017 lalu. Dimana dari berbagai segi setelah diperiksa sebetulnya tidak ada unsur pidana dan kejahatan dalam peristiwa tersebut, (tapi) kembali diangkat kasus lama tersebut. Kami merasa ini sebagai suatu tindakan sesudah pernyataan ijtimak ulama dan tokoh nasional yang ketiga, dan kami menganggap ini adalah upaya kriminalisasi ulama dan membungkam pernyataan sikap dari tokoh masyarakat dan unsur elemen dalam masyarakat," tegas Prabowo.

Padahal, kata Prabowo, demokrasi dan kehidupan konstitusi menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat.

Baca: Tagar #HastoMemfitnahRakyatAceh Jadi Trending Topic di Twitter

Hal ini juga dikaitkan dengan pernyataan petinggi-petinggi pemerintah yang seolah justru mengancam kebebasan menyatakan pendapat.

Prabowo juga menyentil soal pernyataan eks Kepala BIN AM Hendropriyono yang menyinggung masalah keturunan warga negara Indonesia.

"Kami melihat pernyataan tersebut bersifat rasis dan berpotensi untuk mengadu domba dan pecah belah antara anak bangsa," paparnya.

Terlebih kata Prabowo, hal yang memprihatinkan terdapat ada nada ancaman disuarakan oleh orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini.

"Untuk itu kami menyatakan keprihatinan kami. Kami yakin ini mungkin kehilafan beliau," ujarnya.

Baca: Prabowo Bakal Buka Kartu As, Sebut Pemerintah Kriminalisasi Ulama dan Bungkam Demokrasi

Akan tetapi, menurut Prabowo pihaknya harus mengungkapkan dinamika tersebut karena pihaknya sering kali tersudutkan dengan pernyataan sering dituduh membela garis Islam yang keras dan kami membela HTI.

"Jadi tuduhan-tuduhan ini kami anggap upaya yang tidak menguntungkan kita. Kami (ingin) suasana kondusif dan suasana sejuk," sebutnya.

Pada kesempatan itu Prabowo juga meminta agar pihak kepolisian untuk mengkaji kembali penetapan tersangka terhadap Ustaz Bachtiar Nasir, di samping mengungkapkan keprihatinannya atas sejumlah tokoh lainnya yang ditangkap polisi seperti Eggi Sudjana yang diduga terlibat dalam kasus dugaan makar, Buni Yani, Ahmad Dani yang keduanya masih di penjara, serta pemeriksaan Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein yang sempat dicekal.

Tindakan pemerintah dan aparat tersebut dinilai Prabowo akan semakin menyulut ketegangan.(*)

Baca: TNI Baku Tembak Selama 5 Jam di Papua, Satu Anggota Gugur, Besok Diterbangkan ke Aceh Selatan